NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan pemerintah untuk memanfaatkan sekolah dan kantor pemerintahan sebagai ruang perlindungan udara bersih bagi masyarakat yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Charles dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan fasilitas publik tersebut dapat dilengkapi alat penyaring udara berpartikel efisiensi tinggi (high-efficiency particulate air/HEPA) untuk mengurangi paparan asap berbahaya.
“Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya. Saya mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memperbanyak 'clean air shelters',” katanya.
Ruang perlindungan udara bersih (clean air shelters) merupakan tempat berlindung sementara yang dirancang untuk mengurangi paparan polutan udara, termasuk partikel halus dari asap karhutla.
Menurut Charles, asap karhutla dapat masuk ke dalam rumah melalui celah pintu, jendela, dan ventilasi sehingga masyarakat tetap berisiko terpapar meskipun berada di dalam ruangan.
Karena itu, ia menilai penyediaan ruang dengan udara yang lebih bersih diperlukan sebagai salah satu langkah perlindungan kesehatan selama kebakaran masih berlangsung.
Charles mengatakan fasilitas tersebut terutama dibutuhkan kelompok rentan, seperti balita, ibu hamil, lanjut usia, dan masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan.
Ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memanfaatkan bangunan publik yang telah tersedia tanpa harus mendirikan gedung baru.
“Di sejumlah negara yang telah menghadapi kebakaran hutan besar, fasilitas publik telah dimanfaatkan sebagai ruang perlindungan bersih bagi masyarakat yang terdampak kabut asap. Artinya, perlindungan kesehatan tidak harus menunggu sampai api padam,” ujarnya.
Charles juga menekankan pentingnya pemantauan kualitas udara serta pemeliharaan alat penyaring udara agar ruang perlindungan tersebut dapat berfungsi secara optimal bagi masyarakat terdampak.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/10) bahwa sekitar 639,23 hektare lahan yang terbakar di enam provinsi masih dalam proses pemadaman.
Enam provinsi prioritas penanganan karhutla tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.
Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi fokus utama penanganan. Di Kalimantan Tengah, kebakaran seluas 513,89 hektare dilaporkan terjadi di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pemerintah mengerahkan 60.177 personel gabungan untuk mendukung operasi pemadaman melalui jalur darat.
Selain pemadaman darat, pemerintah juga melakukan operasi pemadaman dari udara menggunakan helikopter pengebom air serta mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca.
Berdasarkan laporan pemerintah pada 12 Oktober tersebut, kondisi karhutla di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan wilayah yang masih menjadi fokus utama penanganan.
