NADIKABAR.COM — Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyiapkan 26 proyek hilirisasi dengan total nilai investasi Rp225 triliun selama dua tahun pertama pemerintahan.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Kurnia Ramadhana mengatakan proyek tersebut diproyeksikan menyerap 37.833 tenaga kerja sekaligus memperkuat industri nasional melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

"Hilirisasi dan industrialisasi menjadi bagian dari arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja," kata Kurnia dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dalam pelaksanaannya, Danantara menyiapkan 26 proyek hilirisasi yang terbagi dalam dua fase dengan nilai investasi mencapai Rp225 triliun.

Selain mendorong investasi hilirisasi, pemerintah memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis melalui kebijakan ekspor satu pintu.

Kebijakan yang dikelola melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2026 untuk tiga komoditas, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy atau paduan besi.

Pada 2025, nilai ekspor ketiga komoditas tersebut mencapai 66,13 miliar dolar AS atau setara 23,4 persen dari total ekspor nasional.

Penerapan kebijakan ekspor satu pintu dilakukan secara bertahap untuk memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktik pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai atau under-invoicing, serta mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor bagi perekonomian nasional.

Di sektor kelembagaan, pemerintah juga melakukan penataan dan konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN) guna meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan.

Dalam proses tersebut, pemerintah telah menutup 328 BUMN sebagai bagian dari penyederhanaan struktur 1.074 entitas BUMN beserta anak dan cucu perusahaan yang sebelumnya didata.

Kurnia menyebut restrukturisasi tersebut menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Penghematan berasal, antara lain, dari pengurangan biaya direksi dan komisaris, sewa gedung dan kendaraan, serta perjalanan dinas.

"Pemerintah menargetkan penghematan biaya tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026," ujarnya.

Sementara itu, untuk meningkatkan transparansi perdagangan mineral dan komoditas strategis, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Bursa Mineral Indonesia pada 12 Juni 2026.

Pemerintah menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pembentukan bursa tersebut diarahkan untuk membangun perdagangan komoditas yang lebih transparan, menyediakan harga referensi domestik, serta mempersempit peluang manipulasi nilai ekspor melalui praktik under-invoicing dan transfer pricing.

Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat hilirisasi, meningkatkan efisiensi BUMN, dan membenahi tata kelola perdagangan komoditas strategis.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mendorong agar pengelolaan sumber daya alam memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional.