NADIKABAR.COM β Pemerintah bakal mewajibkan pengusaha untuk menyetor dana cadangan pesangon buruh ke lembaga pengelola yang dibentuk pemerintah.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) dibentuk dalam waktu dekat.
Nantinya, perusahaan diberikan waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon untuk dikelola lembaga pemerintah.Β Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Di media sosial, sempat muncul dana pesangon buruh ini bakal dikelola Danantara Indonesia. Benarkah demikian?
Berikut fakta-fakta dana cadangan pesangon yang wajib disetor pengusaha ke pemerintah:
Wacana ini mulai ramai diperbincangkan saat dibahas dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan oleh Kemnaker.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri memastikan aturan itu dirancang untuk melindungi pekerja.
"Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 membawa satu pengaturan yang spektakuler baru, yaitu Dana Cadangan Pesangon," kata Indah dalam acara Sosialisasi UU itu Youtube akun@NgoPiSIK, akronim Ngobrol Pintar Seputar Info Ketenagakerjaan.
Berdasarkan Pasal 253 UU tersebut, DCP wajib disediakan oleh pengusaha sebagai sumber pembayaran hak akibat PHK. Dana tersebut nantinya tidak disimpan oleh perusahaan, melainkan dititipkan dan dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Namun, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.
Indah menjelaskan ketentuan ini demi menjamin korban pemutusan hubungan kerja (PHK) memperoleh pesangon.
"Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon,"ujarnya.