Lalu, Pasal 321 dalam ketentuan peralihan menegaskan penyediaan dan pemupukan dana cadangan pesangon oleh pengusaha mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak UU Nomor 27 Tahun 2026 ini diundangkan.
UU ini diundangkan pada 28 Oktober 2026. Artinya, aturan DCP berlaku maksimal 28 Oktober 2027.
Indah menjelaskan mekanisme itu mewajibkan perusahaan untuk langsung memperhitungkan potensi kewajiban pesangon sejak awal mempekerjakan karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
"Dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," jelasnya.
Hal ini diatur dalam Pasal 256. Selanjutnya, ketentuan teknis mengenai besaran penyediaan, pemupukan, hingga pencairan dana ini nantinya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Cara Cairkan Pesangon hingga Penetapan Lembaga Pengelola. (Foto: iStock/Jaka Suryanta)
Mekanisme pencairannya diatur dalam Pasal 257 ayat (1). Begitu pekerja terkena PHK, maka dana cadangan pesangon dibayarkan langsung oleh lembaga pemerintah kepada pekerja berdasarkan permohonan pengusaha.
Apabila nilai dana yang dicadangkan ternyata lebih kecil dari hak pesangon yang wajib diterima pekerja, Pasal 257 ayat (2) mewajibkan pengusaha untuk membayarkan kekurangannya secara langsung.
Sebaliknya, jika terdapat sisa dana setelah hak pekerja dilunasi, sisa tersebut dikembalikan kepada pengusaha sebagai aset perusahaan.
Beleid ini juga mengatur skema saat pekerja mengundurkan diri atau hubungan kerja berakhir bukan karena PHK.
Dalam Pasal 258 ayat (1), lembaga pemerintah wajib mengembalikan seluruh dana cadangan pesangon yang berasal dari aset pengusaha tersebut kembali kepada pengusaha paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja.
Bagi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban penyediaan dan pemupukan dana cadangan pesangon sesuai Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 256 ayat (1), pemerintah menyiapkan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 298 ayat (1).