Sanksi tersebut diberikan secara bertahap mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Di media sosial, sempat ramai bahwa pesangon tersebut bakal dikelola Danantara. Namun, Danantara menegaskan hingga saat ini tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan dari pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon.

Tim Komunikasi Danantara membantah informasi yang menyebut lembaga tersebut telah ditunjuk untuk mengelola dana cadangan pesangon.

"Terkait pemberitaan tersebut, kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan," demikian pernyataan Tim Komunikasi Danantara Indonesia dalam keterangan resmi, Minggu (15/11).

Kemnaker juga membantah informasi yang menyebut pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara, tidak benar," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan resmi, Sabtu (14/11).

Indah menegaskan hingga kini pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.

"Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," imbuhnya.

Indah menjelaskan ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, aturan dalam UU ini masih membutuhkan peraturan turunan untuk pelaksanaan.

Karena itu, sejumlah aspek teknis belum ditetapkan secara final, termasuk mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawaban.

Kemnaker menyatakan penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," pungkasnya.