NADIKABAR.COM β€” Pemerintah bakal mewajibkan pengusaha untuk menyetor dana cadangan pesangon buruh ke lembaga pengelola yang dibentuk pemerintah.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) dibentuk dalam waktu dekat.

Nantinya, perusahaan diberikan waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon untuk dikelola lembaga pemerintah.Β Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Di media sosial, sempat muncul dana pesangon buruh ini bakal dikelola Danantara Indonesia. Benarkah demikian?

Berikut fakta-fakta dana cadangan pesangon yang wajib disetor pengusaha ke pemerintah:

Wacana ini mulai ramai diperbincangkan saat dibahas dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan oleh Kemnaker.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri memastikan aturan itu dirancang untuk melindungi pekerja.

"Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 membawa satu pengaturan yang spektakuler baru, yaitu Dana Cadangan Pesangon," kata Indah dalam acara Sosialisasi UU itu Youtube akun@NgoPiSIK, akronim Ngobrol Pintar Seputar Info Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Pasal 253 UU tersebut, DCP wajib disediakan oleh pengusaha sebagai sumber pembayaran hak akibat PHK. Dana tersebut nantinya tidak disimpan oleh perusahaan, melainkan dititipkan dan dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk.

Namun, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.

Indah menjelaskan ketentuan ini demi menjamin korban pemutusan hubungan kerja (PHK) memperoleh pesangon.

"Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon,"ujarnya.

Lalu, Pasal 321 dalam ketentuan peralihan menegaskan penyediaan dan pemupukan dana cadangan pesangon oleh pengusaha mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak UU Nomor 27 Tahun 2026 ini diundangkan.

UU ini diundangkan pada 28 Oktober 2026. Artinya, aturan DCP berlaku maksimal 28 Oktober 2027.

Indah menjelaskan mekanisme itu mewajibkan perusahaan untuk langsung memperhitungkan potensi kewajiban pesangon sejak awal mempekerjakan karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," jelasnya.

Hal ini diatur dalam Pasal 256. Selanjutnya, ketentuan teknis mengenai besaran penyediaan, pemupukan, hingga pencairan dana ini nantinya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Cara Cairkan Pesangon hingga Penetapan Lembaga Pengelola. (Foto: iStock/Jaka Suryanta)

Mekanisme pencairannya diatur dalam Pasal 257 ayat (1). Begitu pekerja terkena PHK, maka dana cadangan pesangon dibayarkan langsung oleh lembaga pemerintah kepada pekerja berdasarkan permohonan pengusaha.

Apabila nilai dana yang dicadangkan ternyata lebih kecil dari hak pesangon yang wajib diterima pekerja, Pasal 257 ayat (2) mewajibkan pengusaha untuk membayarkan kekurangannya secara langsung.

Sebaliknya, jika terdapat sisa dana setelah hak pekerja dilunasi, sisa tersebut dikembalikan kepada pengusaha sebagai aset perusahaan.

Beleid ini juga mengatur skema saat pekerja mengundurkan diri atau hubungan kerja berakhir bukan karena PHK.

Dalam Pasal 258 ayat (1), lembaga pemerintah wajib mengembalikan seluruh dana cadangan pesangon yang berasal dari aset pengusaha tersebut kembali kepada pengusaha paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja.

Bagi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban penyediaan dan pemupukan dana cadangan pesangon sesuai Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 256 ayat (1), pemerintah menyiapkan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 298 ayat (1).

Sanksi tersebut diberikan secara bertahap mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Di media sosial, sempat ramai bahwa pesangon tersebut bakal dikelola Danantara. Namun, Danantara menegaskan hingga saat ini tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan dari pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon.

Tim Komunikasi Danantara membantah informasi yang menyebut lembaga tersebut telah ditunjuk untuk mengelola dana cadangan pesangon.

"Terkait pemberitaan tersebut, kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan," demikian pernyataan Tim Komunikasi Danantara Indonesia dalam keterangan resmi, Minggu (15/11).

Kemnaker juga membantah informasi yang menyebut pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara, tidak benar," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan resmi, Sabtu (14/11).

Indah menegaskan hingga kini pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.

"Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," imbuhnya.

Indah menjelaskan ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, aturan dalam UU ini masih membutuhkan peraturan turunan untuk pelaksanaan.

Karena itu, sejumlah aspek teknis belum ditetapkan secara final, termasuk mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawaban.

Kemnaker menyatakan penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," pungkasnya.