NADIKABAR.COM — Program pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) membuka peluang bagi Indonesia memperluas akses listrik di desa dan pulau terpencil.
Peluang itu mengemuka dalam forum yang digelar Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) dan Tenggara Strategics di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), Selasa (10/11). Forum Inovasi Berkelanjutan itu berfokus pada pemakaian energi surya untuk kegiatan produktif di perdesaan.
Wakil Presiden Eksekutif Aneka Energi Baru dan Terbarukan PT PLN (Persero), Rahmat Nichol Fauzan, mengatakan lebih dari 10.000 desa masih perlu mendapat akses listrik. PLN akan memperluas jaringan di lokasi yang memungkinkan dan memasang PLTS berbaterai di desa yang sulit dijangkau.
"Dalam program terpisah, PLN berencana menggunakan teknologi yang sama untuk menggantikan pembangkit diesel yang mahal di 741 lokasi yang sudah berlistrik, sehingga dapat mengurangi subsidi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11).
Pada sesi pertama, Kepala Pembiayaan Iklim Sektor Swasta Asian Development Bank (ADB), Mischa Lentz, mencontohkan cara listrik surya membantu nelayan menjaga mutu hasil tangkapan.
Melalui program Sun2Sea, ADB dan Global Energy Alliance for People and Planet berencana memakai listrik dari PLTS untuk membuat es dan menyimpan ikan di komunitas pesisir.
Kajian kelayakan awal memperkirakan fasilitas itu dapat menaikkan margin bersih nelayan karena lebih sedikit ikan terbuang dan lebih banyak tangkapan terjual segar. Kebutuhan listrik dari usaha seperti perikanan juga membantu pengembang memperkirakan pendapatan proyek.
Menurut Lentz, nilai investasi tiap proyek desa sering terlalu kecil bagi pemberi pinjaman internasional. Ketidakpastian permintaan listrik dan keterbatasan kemampuan pengelola setempat turut menyulitkan pembiayaan.