Kajian AESI memperlihatkan alasan kebutuhan tiap desa perlu dipetakan. Menurut Wakil Ketua AESI Bidang Riset dan Teknologi, I Made Aditya Suryawidya, biaya pembangkitan dari PLTS di desa perikanan diperkirakan sekitar 29 sen dolar AS per kilowatt-jam (kWh).
Di desa yang hanya mengandalkan permintaan rumah tangga, biaya itu mencapai 41 sen dolar AS per kWh. Pembuatan es dan penyimpanan ikan menambah permintaan listrik yang relatif stabil.
Untuk menguji pendekatan tersebut, AESI menyiapkan proyek percontohan PLTS bersama koperasi di Desa Kutamanah, kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Proyek itu akan membantu menilai bagaimana kebutuhan listrik usaha perikanan dapat menjadi dasar penentuan kapasitas dan pengelolaan PLTS di tingkat desa.
Ketersediaan lahan turut menentukan rancangan PLTS di pulau kecil, di samping kebutuhan listrik. Abdallah Alshamali dari Global Solar Council mencontohkan koperasi petani perempuan di India yang memiliki PLTS di atas lahan pertanian.
Koperasi itu memakai listrik yang dihasilkan untuk kebutuhan desa dan menjual kelebihannya ke perusahaan listrik negara bagian.
Menurut Hirotaka Koike dari Earth Sherpa, pemakaian lahan untuk pertanian sekaligus pembangkitan listrik dapat diterapkan di pulau dengan lahan terbatas. Petani perlu dilibatkan dalam perancangan proyek agar kegiatan budi daya tetap berjalan.
Ketua Greening the Islands Foundation, Gianni Chianetta, mengusulkan proyek percontohan di satu pulau untuk menguji penerapan aturan dan cara melibatkan warga sebelum proyek serupa dikembangkan di pulau lain.
Pembahasan dalam forum tersebut menunjukkan bahwa pengembangan PLTS di desa dan pulau terpencil perlu disesuaikan dengan kebutuhan listrik rumah tangga serta kegiatan usaha masyarakat. Perencanaan kapasitas pembangkit, pembiayaan, dan pemeliharaan juga perlu disiapkan sejak awal agar pasokan listrik dapat mendukung kegiatan ekonomi dalam jangka panjang.