Maka dari itu, dirinya mengusulkan pelibatan bank lokal dan penggabungan sejumlah proyek agar menarik bagi investor yang lebih besar. Lembaga multilateral, menurut dia, dapat membantu berbagi risiko melalui penjaminan dan pembiayaan campuran.

Pelibatan calon investor sejak tahap perencanaan dan penyiapan data dasar juga menjadi bagian penting untuk menilai kelayakan proyek.

Untuk proyek penggantian pembangkit diesel, Febri Ariyanto dari Rumah Perancangan Aksi Transisi Energi (Rumah PATEN) mengatakan lembaganya bersama PLN tengah mengkaji apakah pendapatan kredit karbon dapat membantu menekan tarif listrik.

Pembagian tanggung jawab setelah PLTS beroperasi juga perlu ditetapkan sejak awal. Wakil Ketua AESI, Anggita Pradipta, mengusulkan skema solar as a service, dengan pengembang memasang dan merawat PLTS.

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat menyediakan lahan serta mengoordinasikan layanan bagi warga dan pelaku usaha, juga pemeliharaan pembangkit. Pengguna membayar sesuai pemakaian dengan tarif yang disepakati sejak awal.

Pada sesi kedua, pembahasan beralih ke pulau terpencil, tempat ongkos pengiriman bahan bakar membuat pembangkitan listrik dari diesel lebih mahal.

Kepala Eksekutif Renewable Energy Council Asia Pacific, John Grimes, mengatakan kapasitas PLTS dan baterai perlu disesuaikan dengan kebutuhan usaha setempat agar biaya listrik dapat ditanggung dalam jangka panjang.

Grimes mengusulkan penilaian singkat di setiap desa untuk memperkirakan kebutuhan listrik dan kemampuan pengguna membayar, serta menentukan pihak yang akan merawat sistem.