NADIKABAR.COM — Sengketa lahan yang melibatkan perusahaan milik Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, yakni PT Hadji Kalla dengan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD), masih berlangsung. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada 12 November 2026, majelis hakim mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla dan Turut Tergugat serta menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima.
GMTD menegaskan tidak ada amar putusan PN Makassar yang menyebut Hadji Kalla sebagai pemilik sah lahan seluas 16,3 hektare (ha) yang disengketakan. GMTD membantah keras klaim kemenangan Hadji Kalla atas lahan yang disengketakan.
"Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat. Pernyataan yang tidak didukung oleh amar putusan pengadilan tentunya tidak memiliki kredibilitas," tegas Direktur Utama GMTD, Ali Said dikutip dari Keterbukaan Informasi, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, pengadilan juga menyatakan gugatan balik Hadji Kalla tidak dapat diterima. Hal itu tertuang dalam amar putusan halaman 105 yang menyatakan gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
Menurutnya, pernyataan pihak Hadji Kalla yang seolah-olah telah memenangkan sengketa kepemilikan tanah di pengadilan berpotensi menggiring opini publik dan menyesatkan. Ia menegaskan, GMTD memiliki landasan hukum atas kepemilikan lahan yang disengketakan.
GMTD mengklaim memiliki riwayat sertifikat tanah yang telah tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak tahun 1971 dan mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 20454 atas nama GMTD seluas 163.262 m². Selain itu, terdapat putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2025.