Ali menegaskan, GMTD akan terus menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan penyerobotan, penguasaan lahan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum Hadji Kalla. GMTD sendiri menduga Hadji Kalla melakukan penguasaan lahan secara sepihak.
Tindakan tersebut disebut mencakup masuknya kendaraan dan alat berat hingga aktivitas penimbunan tanah di atas lahan yang diklaim telah bersertifikat atas nama GMTD. Perseroan menegaskan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima hanya didasarkan pada aspek formal gugatan.
"Dalam mempertahankan aset perseroan, kami juga mempertahankan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kepentingan para pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya. Ini adalah tanggung jawab institusional yang tidak dapat kami abaikan. Kami tidak akan mundur dan tidak akan tunduk terhadap tekanan dari pihak mana pun," tegas Ali.
Teranyar, tim Kuasa Hukum Hadji Kalla tengah menyiapkan laporan pidana terkait dugaan pemalsuan surat perolehan tanah GMTD. Hal tersebut dilakukan setelah putusan Pengadilan Negeri Makassar yang mengabulkan eksepsi Hadji Kalla.
"Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD. Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu/pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan, data yang diperjualbelikan ke GMTD, otomatis masuk dalam kategori pemalsuan," ungkap Kuasa Hukum Hadji Kalla, Hasman Usman dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Mengutip dari NadiKabar, pertimbangan putusan pengadilan yang memenangkan Hadji Kalla adalah karena Majelis Hakim menilai gugatan GMTD mengandung dua persoalan mendasar, yakni gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan gugatan kabur (Obscuur Libel).