Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kedua persoalan tersebut memiliki keterkaitan erat, terutama menyangkut ketidakjelasan riwayat asal-usul hak dan letak administratif tanah yang menjadi objek sengketa, serta tidak dilibatkannya seluruh pihak yang berkaitan dengan riwayat perolehan hak atas tanah tersebut.

Majelis Hakim juga mencermati bahwa PT GMTD mendasarkan klaim kepemilikannya pada SHGB Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala seluas 163.262 m², yang diklaim berasal dari riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.

Sementara itu, PT Hadji Kalla mengajukan empat sertifikat Hak Guna Bangunan, yaitu SHGB Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala, yang telah diterbitkan sejak 8 Juli 1996, beserta dokumen pendukung mengenai riwayat perolehan haknya.

Kemudian berdasarkan dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate, yakni Persil 50 dan Persil 40, serta keterangan saksi Saddam Musma selaku Sekretaris Camat Kecamatan Tamalate di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I, yang letak fisiknya berada di sebelah timur objek sengketa.

Sementara itu, dokumen pertanahan yang diajukan PT Hadji Kalla menunjukkan bahwa objek tanah yang dikuasai dan disengketakan berkaitan dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 DIV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.