NADIKABAR.COM — GREAT Institute mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Triwulan III-2026. Pasalnya, capaian ini berada di atas kisaran proyeksi pada ekonomi dan GREAT Institute sebesar 5,2-5,4% yang telah dipublikasikan pada 2 November lalu.
Peneliti GREAT Institute, Ani Asriyah menilai, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut memberikan momentum bagi Prabowonomics yang mengedepankan peran aktif negara dalam memperkuat permintaan domestik, mendorong investasi produktif, dan meningkatkan kapasitas produksi nasional.
"Pertumbuhan 5,47% bukan sekadar melampaui perkiraan banyak ekonom. Capaian ini menunjukkan bahwa perekonomian kita mampu mempertahankan momentum, bahkan mencatat akselerasi yang relatif jarang terjadi pada triwulan ketiga," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/11/2026).
Penguatan ekonomi, lanjut Ani, juga terlihat dari kinerja industri pengolahan yang tumbuh 5,87% yoy. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada kuartal II-2026 sebesar 4,52%.
Perdagangan tumbuh 7,14% dan menyumbang 0,94 poin persentase, sementara konstruksi tumbuh 6,42% dengan kontribusi 0,62 poin. Transportasi dan pergudangan juga menguat menjadi 8,03%, selaras dengan meningkatnya mobilitas dan kegiatan ekonomi.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan, yakni 2,62 poin persentase, dengan pertumbuhan 5,04% yoy.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,06% dan memberikan kontribusi 1,91 poin persentase. Konsumsi pemerintah tumbuh 8,95% dengan kontribusi 0,62 poin.
Penguatan investasi juga terlihat dari realisasi penanaman modal Triwulan III sebesar Rp 528,7 triliun, tumbuh 7,6% yoy, termasuk investasi hilirisasi sebesar Rp 179,9 triliun yang meningkat 19,4%.
Menurut GREAT Institute, kombinasi tersebut memperlihatkan perkembangan yang sejalan dengan pendekatan Prabowonomics, yakni memanfaatkan peran aktif negara untuk mendukung kegiatan ekonomi sekaligus mendorong investasi dan memperbesar kapasitas produksi nasional.
"Ini memberikan sinyal positif bahwa momentum pertumbuhan tidak hanya ditopang belanja negara, tetapi juga penguatan kegiatan produksi. Inilah peluang yang perlu diperbesar melalui agenda industrialisasi dan hilirisasi: investasi harus semakin terhubung dengan pemasok domestik, memperkuat industri nasional, dan menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan penghasilan yang layak," kata Ani.
Meski demikian, GREAT Institute mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat perlu diikuti perbaikan kesejahteraan yang lebih luas. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04%, sedikit lebih lambat dibandingkan Triwulan II dan di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan jutaan rumah tangga di perdesaan hanya tumbuh 0,46% pada Triwulan III. Inflasi kelompok pangan bergejolak pada Oktober juga mencapai 5,81%, lebih tinggi daripada inflasi umum sebesar 3,23%.
Tantangan kesejahteraan tersebut bukan persoalan yang muncul dalam satu triwulan. BPS sebelumnya mencatat jumlah penduduk kelas menengah menurun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.
Perkembangan itu menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi pekerjaan struktural untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja produktif, meningkatkan pendapatan riil, dan memperkuat mobilitas ekonomi rumah tangga. Penguatan industri dan investasi pada 2026 menjadi kesempatan penting untuk mulai menjawab tantangan tersebut.
Menurut GREAT Institute, terdapat tiga agenda yang perlu diperkuat agar arah Prabowonomics menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Pertama, memastikan ekspansi industri, hilirisasi, dan investasi semakin terhubung dengan pemasok domestik serta penciptaan pekerjaan formal bergaji layak.
Kedua, meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga keterjangkauan pangan, sehingga kebijakan ekonomi kerakyatan memberikan manfaat nyata bagi petani maupun konsumen.
Ketiga, memastikan belanja pemerintah dan instrumen investasi negara mampu mendorong investasi produktif swasta melalui kepastian regulasi, tata kelola yang baik, serta pelaksanaan program yang efektif.
