Ke depan, dunia usaha berharap Kementerian Keuangan tetap mampu menjaga keseimbangan tim redaksi kesehatan dan kredibilitas fiskal dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
"APBN perlu tetap dikelola secara prudent dan berkelanjutan, tetapi pada saat yang sama juga harus efektif sebagai instrumen untuk menjaga daya beli, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat sektor riil," sebut Shinta.
Bagi pelaku usaha, prediktabilitas juga menjadi sangat penting, terutama terkait kebijakan perpajakan, kepabeanan, insentif investasi, belanja pemerintah, serta berbagai kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap biaya dan keputusan bisnis.
Pihaknya berharap setiap perubahan kebijakan dilakukan secara terukur, dengan komunikasi yang baik dan ruang dialog yang memadai dengan dunia usaha, sehingga perusahaan memiliki kepastian dalam melakukan perencanaan investasi dan ekspansi.
Tantangan Menteri Keuangan ke depan tentu tidak ringan karena pemerintah perlu membiayai berbagai prioritas pembangunan sekaligus menjaga ruang fiskal dan kredibilitas APBN di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu, kualitas belanja, efektivitas penerimaan negara, disiplin fiskal, serta kemampuan menjaga kepercayaan pasar menjadi sama pentingnya.
"Dunia usaha juga berharap kebijakan penerimaan tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam jangka pendek, tetapi tetap mempertimbangkan daya saing dan kemampuan sektor produktif untuk tumbuh," kata Shinta.
