Shinta juga meminta agar Suahasil meneruskan salah satu program Purbaya. Program yang dimaksudkan adalah Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Dia menilai program tersebut dapat berlanjut karena sejauh ini Kemenkeu sudah ditunjuk memimpin Satgas tersebut.
"Ya kami harapkan program tersebut akan terus berlanjut. Karena kemenkeu sebagai institusi telah ditunjuk untuk memimpin satgas debottlenecking pemerintah," ujar Shinta.
Sejak 16 Desember 2025, Kanal Debottlenecking Satgas P2SP diluncurkan pemerintah, Purbaya kala itu memimpin langsung Satgas tersebut. Kanal ini dirancang untuk menjadi saluran resmi bagi pelaku usaha dalam menyampaikan kendala yang dihadapi, sekaligus memastikan tindak lanjut cepat dari Pemerintah dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
Penyelesaian masalah dan kendala yang diadukan pengusaha dilakukan Purbaya dalam bentuk sidang terbuka. Perwakilan pengusaha diundang dalam sidang dan beberapa perwakilan kementerian lain yang dinilai menghambat pengusaha juga dihadirkan.
Sidang perdana yang dilakukan Purbaya untuk Satgas Debottlenecking adalah pada 23 Desember 2025. Selama Purbaya menjabat ada sekitar belasan sidang yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah para pengusaha.
Beberapa kasus besar juga pernah disidangkan, salah satunya adalah mangkraknya proyek Gas Abadi Masela yang mandek hampir 20 tahun lamanya. Sidang dilakukan pada Februari 2026 lalu, dan ada groundbreaking proyek pada Juli 2026.
