NADIKABAR.COM — Posisi Menteri Keuangan baru saja dirombak Presiden Prabowo Subianto. Suahasil Nazara menggantikan posisi Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Bendahara Negara.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, pihaknya akan menerima perubahan yang terjadi karena ini merupakan bagian dari kewenangan dan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan efektivitas pemerintahan.
Dia mengatakan yang paling penting dari pergantian Menteri Keuangan jangan sampai transisi kepemimpinan mengganggu pengelolaan fiskal hingga kepercayaan pelaku usaha dan investor.
"Yang paling penting bagi kami adalah agar proses transisi kepemimpinan ini dapat berjalan dengan baik serta tetap menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal, kepastian arah kebijakan, dan kepercayaan pelaku usaha maupun investor terhadap perekonomian Indonesia," ujar Shinta saat dihubungi NadiKabar.com, Selasa (15/9/2026).
Sosok Suahasil Nazara, dinilai Shinta bukan merupakan figur yang baru hadir dalam pengelolaan kebijakan fiskal nasional. Pengalamannya yang panjang di Kementerian Keuangan, baik sebagai Wakil Menteri Keuangan maupun sebelumnya di Badan Kebijakan Fiskal, memberikan kontinuitas dan pemahaman institusional yang penting.
"Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, kontinuitas tersebut kami harapkan dapat membantu menjaga agar transisi kepemimpinan tidak menimbulkan perubahan arah kebijakan yang terlalu mendadak," ujar Shinta.
Ke depan, dunia usaha berharap Kementerian Keuangan tetap mampu menjaga keseimbangan tim redaksi kesehatan dan kredibilitas fiskal dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
"APBN perlu tetap dikelola secara prudent dan berkelanjutan, tetapi pada saat yang sama juga harus efektif sebagai instrumen untuk menjaga daya beli, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat sektor riil," sebut Shinta.
Bagi pelaku usaha, prediktabilitas juga menjadi sangat penting, terutama terkait kebijakan perpajakan, kepabeanan, insentif investasi, belanja pemerintah, serta berbagai kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap biaya dan keputusan bisnis.
Pihaknya berharap setiap perubahan kebijakan dilakukan secara terukur, dengan komunikasi yang baik dan ruang dialog yang memadai dengan dunia usaha, sehingga perusahaan memiliki kepastian dalam melakukan perencanaan investasi dan ekspansi.
Tantangan Menteri Keuangan ke depan tentu tidak ringan karena pemerintah perlu membiayai berbagai prioritas pembangunan sekaligus menjaga ruang fiskal dan kredibilitas APBN di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu, kualitas belanja, efektivitas penerimaan negara, disiplin fiskal, serta kemampuan menjaga kepercayaan pasar menjadi sama pentingnya.
"Dunia usaha juga berharap kebijakan penerimaan tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam jangka pendek, tetapi tetap mempertimbangkan daya saing dan kemampuan sektor produktif untuk tumbuh," kata Shinta.
Shinta juga meminta agar Suahasil meneruskan salah satu program Purbaya. Program yang dimaksudkan adalah Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Dia menilai program tersebut dapat berlanjut karena sejauh ini Kemenkeu sudah ditunjuk memimpin Satgas tersebut.
"Ya kami harapkan program tersebut akan terus berlanjut. Karena kemenkeu sebagai institusi telah ditunjuk untuk memimpin satgas debottlenecking pemerintah," ujar Shinta.
Sejak 16 Desember 2025, Kanal Debottlenecking Satgas P2SP diluncurkan pemerintah, Purbaya kala itu memimpin langsung Satgas tersebut. Kanal ini dirancang untuk menjadi saluran resmi bagi pelaku usaha dalam menyampaikan kendala yang dihadapi, sekaligus memastikan tindak lanjut cepat dari Pemerintah dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
Penyelesaian masalah dan kendala yang diadukan pengusaha dilakukan Purbaya dalam bentuk sidang terbuka. Perwakilan pengusaha diundang dalam sidang dan beberapa perwakilan kementerian lain yang dinilai menghambat pengusaha juga dihadirkan.
Sidang perdana yang dilakukan Purbaya untuk Satgas Debottlenecking adalah pada 23 Desember 2025. Selama Purbaya menjabat ada sekitar belasan sidang yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah para pengusaha.
Beberapa kasus besar juga pernah disidangkan, salah satunya adalah mangkraknya proyek Gas Abadi Masela yang mandek hampir 20 tahun lamanya. Sidang dilakukan pada Februari 2026 lalu, dan ada groundbreaking proyek pada Juli 2026.
