NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto siapkan penyelesaian tiga regulasi demi status anggota penuh Indonesia di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2028. Regulasi terkait menjadi persyaratan dalam proses aksesi.

Airlangga mengatakan progres pemenuhan atau compliance Indonesia terhadap standar OECD saat ini telah berkisar 80 persen. Meski demikian, masih terdapat sejumlah ketentuan yang perlu dilengkapi melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan.

Tiga regulasi yang menjadi prioritas pemerintah meliputi aturan mengenai penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional atau foreign bribery, revisi Undang-Undang Statistik, serta revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.

"Regulasi foreign bribery itu biasanya menjadi persyaratan utama, yang kedua yang terkait dengan revisi undang-undang statistik, dan yang ketiga terkait dengan revisi undang-undang persaingan usaha," ujar Airlangga usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11).

Airlangga menjelaskan regulasi persaingan usaha yang dimaksud berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurutnya, aturan tersebut sudah cukup lama sehingga perlu diperbarui.

Usulan revisi aturan tersebut telah diajukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan masuk sebagai inisiatif Komisi VI DPR.

Sementara itu, terkait aturan foreign bribery, Airlangga mengakui Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional.

Pemerintah berencana memasukkan pengaturan tersebut dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang saat ini sedang dibahas.

"Itu nanti salah satu usulan adalah undang-undang Tipikor yang sedang diperbaiki revisi saat ini. Ya tentu di luar itu kan ada undang-undang suap ya," terang Airlangga.

Ia mengatakan ketiga regulasi tersebut menjadi prioritas pemerintah untuk diselesaikan pada tahun depan.

"Jadi tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun depan," tambahnya.

Di tengah proses aksesi tersebut, Sekretaris Jenderal OECD dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 25 November mendatang untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan itu sekaligus membahas perkembangan pemenuhan berbagai kuesioner dan misi pencarian fakta atau fact-finding mission yang telah dilakukan sebelumnya.

Selain mengejar keanggotaan OECD, pemerintah juga menargetkan penyelesaian perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada akhir November 2026.

Airlangga mengatakan penandatanganan perjanjian tersebut direncanakan berlangsung pada 21 November, sebelum dokumennya dibawa ke Parlemen Eropa pada 23 November untuk menjalani tahapan selanjutnya.

"IEU-CEPA rencana tanggal 21 ditandatangani. Kemudian direncanakan tanggal 23 masuk dalam parlemen Eropa, mudah-mudahan bisa dikejar di bulan November sehingga per 1 Januari bisa diberlakukan," ujar Airlangga.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan pemerintah akan melanjutkan proses ratifikasi setelah penandatanganan kesepakatan tersebut.

Ia menyebut delegasi Indonesia juga dijadwalkan berkunjung ke Brussel untuk mengawal tahapan lanjutan IEU-CEPA.

"Kita proses ratifikasi, lalu kemudian nanti ada delegasi dari Indonesia akan berkunjung ke Brussel," tutur Roro.