NADIKABAR.COM — Pemerintah diminta untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang inovatif, salah satunya dengan menarik investasi dari luar negeri. Ekonom senior Indef, Didik J Rachbini menjelaskan dalam situasi konsumsi masyarakat yang lemah kebijakan ekonomi harus inovatif dan terus mencari alternatif.
Menurutnya pemerintah tak bisa bertahan hanya dengan kebijakan sosial yang inward looking dengan menghabiskan dana pajak dan APBN secara kurang produktif.
"Program sosial yang berlebihan sekarang merefleksikan Indonesia menjelma menjadi salah negara sosialis terbesar di dunia. Argumen untuk kesejahteraan sosial tidak salah, tetapi meleset dalam kebijakan pertumbuhan ekonomi bisa salah kaprah," papar Didik dalam keterangannya, Selasa (29/9/2026).
Negara tetangga seperti Vietnam, menurutnya telah bertransformasi dari negara komunis menjelma menjadi negara kapitalis atau state capitalism yang berorientasi pada pasar. Menurutnya hal itu yang menjadi kunci keberhasilan negara tetangga mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 7-8%.
Menurutnya Indonesia tidak akan pernah mencapai tingkat pertumbuhan 7-8% seperti yang dijanjikan jika menghindari kebijakan investasi dan ekspor. "Kuncinya sederhana, tiru Vietnam saja, yang sekarang berhasil mendorong perekonomiannya bertumbuh tinggi," beber Didik.
Rektor Universitas Paramadina itu juga menyatakan Indonesia sejatinya pernah melakukan hal serupa. Dia bercerita pada pertengahan 1980-an terjadi revolusi Edsa yang menumbangkan rezim Marcos di Filipina. Kala itu, Manila sebagai ibu kota relatif jauh lebih maju daripada Jakarta, Hanoi dan kota-kota besar lainnya di Asia Tenggara.
Akan tetapi karena revolusi kota Manila tidak stabil, investasi tumpah keluar dan lari ke luar negeri. Indonesia mengambil peluang itu, Jakarta menampung investasi besar yang cabut dari Filipina.
"Masalah di satu negara bisa menjadi peluang di negara lain. Indonesia mengambil kesempatan ketika terjadi peristiwa besar tersebut," kata Didik.
Momentumnya sangat tepat karena Indonesia sedang bergiat menarik investasi agar ekonomi bersaing dan berorientasi keluar. Kala itu, lingkungan bisnis dan investasi diperbaiki, birokrasi yang rusak semisal bea cukai dipotong habis agar ekspor impor barang lancar.
