Keterbukaan juga penting agar pengguna memiliki penjelasan yang memadai ketika konten mereka diduga mengalami pembatasan distribusi, termasuk mengetahui alasan pembatasan dan cara mengajukan keberatan.
Sebelummya seperti disampaikan Meutya, Komdigi membantah telah meminta platform digital menurunkan atau membatasi konten terkait karhutla yang beredar di internet, khususnya media soal saat ini.
"Kemkomdigi telah melakukan penjelasan awal melalui tim kami di Kemkomdigi dan ini kami jelaskan lagi bahwa tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah," ungkapnya.
Ia menegaskan informasi mengenai karhutla justru penting bagi pemerintah sebagai masukan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga meningkatkan penyebaran informasi mengenai karhutla melalui kanal media sosial resmi sebagai bagian dari komunikasi publik.
"Pemerintah terbuka atas masukan informasi yang faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait karhutlah," kata Meutya.
