"Kami berharap para pembina mutu dapat terus mendampingi pelaku usaha dalam menerapkan cara-cara tersebut," lanjutnya.
KKP juga mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8273:2023 tentang Ikan Asin Kering serta pemenuhan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
Untuk mendukung pembinaan di lapangan, KKP menyiapkan panduan praktis pengolahan ikan asin dan akan melanjutkan pembinaan kepada pengolah serta pengumpul ikan asin skala besar pada November 2026.
Selain pembinaan, KKP memperkuat sinergi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui pengawasan bersama, pengambilan sampel, dan pengujian laboratorium.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan pangan sekaligus memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha.
"Kami berharap melalui kerja sama yang semakin kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pembina mutu, ikan asin Indonesia semakin dipercaya masyarakat dan mampu memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha," pungkas Budi.
