NADIKABAR.COM — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing mendukung pendidikan menjadi jembatan untuk melakukan transfer teknologi dari China ke Tanah Air.

"Indonesia sedang menjalankan agenda pembangunan yang ambisius di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri, transformasi digital, pengembangan sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif," kata Wakil Kepala Perwakilan RI Beijing Parulian Silalahi di Beijing, Jumat.

Parulian menyampaikan hal tersebut saat pembukaan Forum Indonesia Universitas Peking (PKUIF) di Beijing yang diselenggarakan sebagai hasil kerja sama Institut Kajian Negara dan Kawasan Universitas Peking, Institut Kajian Budaya Indonesia-Malaysia, dan Institut Survei Ilmu Sosial Universitas Peking.

"Kami berharap kemitraan ini akan semakin mendorong transfer teknologi, inovasi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan pembangunan berkelanjutan. Bersama-sama, kita dapat membangun jaringan industri dan rantai pasok regional yang lebih tangguh, bergerak melampaui perdagangan komoditas sederhana menuju integrasi rantai nilai yang lebih mendalam serta pengembangan teknologi bersama," papar Parulian.

Pertukaran mahasiswa, kemitraan antaruniversitas, program bahasa, dan kegiatan budaya, menurut Parulian, dapat terus memupuk rasa saling percaya antarmasyarakat kedua negara.

"Setiap kemitraan memiliki tantangannya masing-masing. Menghadapi perbedaan regulasi antara Indonesia dan China, penyesuaian rantai pasok, serta ekspektasi pasar membutuhkan kesabaran dan dialog yang terbuka. Namun, pertemuan seperti forum ini merupakan tempat yang tepat bagi kita untuk berbicara secara terbuka, saling mengenal, saling mendengarkan, dan mengubah tantangan menjadi solusi yang dapat dilaksanakan," jelas Parulian.

Sekretaris Jenderal International Economic Association (IEA) Lili Yan Ing dalam acara yang sama juga mendukung pentingnya integrasi Indonesia dalam rantai pasok mengingat sejauh ini, investasi China membawa mereknya sendiri, tetapi belum benar-benar terintegrasi dengan pasar lokal.

"Saya ingin menekankan pentingnya China meningkatkan akses pasar bagi produk-produk Indonesia di bidang pertanian, hasil laut, furnitur, serta produk usaha kecil dan menegah lainnya," ungkap Lili.

Lili menyebut, sangat penting bagi China untuk meningkatkan kualitas investasinya di ASEAN, termasuk Indonesia. Karena itu, ia mengusulkan untuk meningkatkan investasi asing langsung (FDI) bilateral.

"Secara khusus, saya ingin menekankan investasi pada infrastruktur, kemajuan teknologi, dan infrastruktur digital hingga energi hijau. Sebab, ketika kita membahas teknologi digital dan AI, pada akhirnya kita juga membicarakan pasokan energi," ucapnya.

China, kata Lili, memiliki kemampuan yang sangat baik dalam pengembangan panel surya dan pembangkit listrik tenaga air, sementara ASEAN memiliki pasar. Kerja sama tersebut dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan apabila China berinvestasi bukan hanya dalam bentuk modal, tetapi juga dalam teknologi dan pengembangan keterampilan bagi pasar ASEAN.

Perdagangan bilateral Indonesia-China diketahui meningkat lebih dari tiga kali lipat sejak 2015, yaitu mencapai 167 miliar dolar AS pada 2025 dan melampaui 135 miliar dolar AS hingga Agustus 2026

China juga secara konsisten berada di antara tiga besar sumber investasi asing langsung di Indonesia, dengan realisasi investasi mencapai 7,5 miliar dolar AS pada tahun lalu.

Peneliti di Crawford School of Public Policy, Australian National University (ANU), Firman Witoelar, mengungkapkan Indonesia telah menarik investasi China dalam jumlah besar, tetapi sebagian besar berada di sektor pengolahan, termasuk baterai dan kendaraan listrik, sedangkan investasi manufaktur berorientasi ekspor justru mengalir ke negara-negara jiran RI.

"Namun, dalam gelombang berikutnya, termasuk industri yang melibatkan tenaga kerja, kendaraan listrik, dan pengolahan makanan, masih terbuka. Apakah Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut bergantung pada ketepatan kebijakan yang diterapkan? Ini merupakan peluang bagi investor China maupun Indonesia," kata Firman dalam acara yang sama.

Ia juga menyoroti soal Danantara yang berpotensi menjadi mitra besar dalam proyek-proyek berjangka panjang. Namun, lembaga tersebut juga dapat menjadi pesaing dalam aktivitas bisnis, bahkan terkadang di sektor yang sama.

Selain itu, meski ruang fiskal telah menyempit akibat berbagai program unggulan pemerintah, tapi bank-bank memiliki permodalan yang baik, utang publik rendah, dan inflasi terkendali sehingga tidak ada krisis yang akan segera terjadi.

Peningkatan investasi pemerintah ke berbagai ranah yang tadinya dilakukan perusahaan swasta, menurut Firman, kemungkinan akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap tersingkirnya investasi swasta daripada manfaat yang diharapkan dari peningkatan investasi tersebut.

"Kesimpulannya, di manakah posisi Indonesia saat ini? Indonesia memiliki fondasi keuangan yang kuat, pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang melimpah, tidak ada alasan untuk beranggapan bahwa Indonesia tidak mampu pulih dari berbagai guncangan eksternal tersebut. Namun, kekhawatiran saat ini berkaitan dengan arah perjalanan Indonesia, yaitu kecenderungan perkembangannya," kata Firman.

Forum bertema "Indonesia dalam Masa Transisi: Pembangunan, Masyarakat, dan Tatanan Regional" itu dihadiri sekitar 50 orang akademisi dari berbagai kampus baik dari Indonesia, China, Australia dan negara lain serta akan membahas empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu politik, ekonomi, masyarakat, dan hubungan regional.