NADIKABAR.COM β€” Pemerintah tengah berupaya mengejar kekurangan target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp514 triliun dalam sisa waktu dua bulan terakhir.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap hingga Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau baru 76,2 persen dari target.

Dengan capaian tersebut, pemerintah masih membutuhkan tambahan Rp514 triliun untuk memenuhi outlook akhir tahun yang diproyeksikan mencapai Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 senilai Rp2.357,7 triliun.

"Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11).

Guna memenuhi target tersebut, Kepala Ekonom Bank Danamon Irman Faiz memperkirakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan bertumpu pada kelompok wajib pajak badan besar di sektor perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan.

Menurutnya, langkah paling realistis bagi DJP untuk menghimpunΒ Rp514 triliun dalam waktu dua bulan adalah menggenjot tingkat penagihan dan pembayaran pajak (collection rate).

DJP dapat memprioritaskan wajib pajak yang sudah terdaftar dengan mencocokkan faktur, bukti potong, dan setoran untuk menemukan kewajiban yang belum dilaporkan atau dibayar penuh.

Sementara itu, proses mengidentifikasi dan mendaftarkan wajib pajak baru hingga menghasilkan setoran tak dapat menjadi opsi bagi DJP. Sebab, langkah ini membutuhkan waktu.