Namun, ia mengingatkan pemerintah agar mengejar kepatuhan, bukan sekadar memperbesar tekanan pemeriksaan. Hal ini demi menjaga produktivitas dunia usaha.

Menurutnya, perusahaan besar perlu menghadapi pengawasan berbasis risiko dan bukti transaksi dengan memprioritaskan penghindaran pajak, transaksi tidak wajar, serta tunggakan terverifikasi.

Sementara itu, UMKM membutuhkan prosedur sederhana, kepastian aturan, dan perlindungan arus kas.

"Jangan memaksakan pembayaran pajak sebelum kewajiban tersebut benar-benar jatuh tempo," ujar Syafruddin kepada NadiKabar.com.

Ia juga menyarankan agar restitusi yang sah dipercepat supaya modal kerja perusahaan tidak terkunci, serta mendorong pemanfaatan sistem Coretax untuk memperbaiki akurasi alih-alih memperbanyak sengketa administratif.

Syafruddin juga mendorong pemerintah merilis indikator pemeriksaan, penyelesaian keberatan, dan waktu pengembalian pajak guna memperkuat akuntabilitas sekaligus mencegah penagihan yang sewenang-wenang.

"Tekanan berlebihan dapat mengurangi produksi, konsumsi, dan penerimaan masa depan. Negara memperoleh pajak lebih kuat ketika wajib pajak mampu tumbuh," ujarnya.