Meski demikian, perluasan basis pajak tetap penting dilakukan agar mampu memperkuat penerimaan secara berkelanjutan mengingat rasio perpajakan Indonesia saati ini masih sekitar 10 persen dari PDB.
"Untuk akhir tahun ini, ruang terbesar ada pada menutup celah kepatuhan tanpa menambah beban bagi wajib pajak yang sudah memenuhi kewajibannya," ujar Irman kepada NadiKabar.com, Selasa (17/11).
Senada, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman menilai upaya perluasan basis pajak dalam dua bulan ke depan dengan menyasar pelaku usaha yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap setoran jangka pendek.
Menurut dia, strategi paling realistis adalah menindak potensi kurang bayar wajib pajak yang sudah teridentifikasi. Sebab, menekan wajib pajak yang sudah patuh demi mengejar target justru berisiko mengikis kepatuhan sukarela.
Rizal memprediksi aktivitas pemeriksaan dan penagihan akan berlangsung jauh lebih intensif melalui pencocokan data sistem Coretax dengan data pihak ketiga.
"Untuk menambah setoran sebelum tutup tahun, DJP perlu mendahulukan penagihan utang pajak yang sudah jatuh tempo dan berpeluang dilunasi," ujarnya kepada NadiKabar.com.
Selain itu, pemeriksaan baru pun harus difokuskan pada indikasi kurang bayar yang bernilai signifikan, mengingat rangkaian proses mulai dari temuan hingga realisasi pembayaran membutuhkan waktu.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan target setoran Rp514 triliun pada November-Desember 2026 ini meningkat sekitar 12 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu Rp458,6 triliun. Kenaikan tersebut memang menuntut percepatan signifikan menjelang penutupan tahun anggaran.