NADIKABAR.COM — Mandatori biodesel B50 resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7) lalu. Sebuah momen bersejarah diukir hari itu karena Indonesia resmi jadi negara pertama yang menerapkan mandatori B50.
"Ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi," kata Prabowo saat itu.
Tak lama usai peluncuran ini, Pertamina melalui anak usahanya langsung melakukan lifting.
PT Pertamina Patra Niaga menggenjot produksi B50. Dilansir dari keterangan tertulis, BBM jenis solar terbaru yang lebih ramah lingkungan ini merupakan inovasi yang memadukan 50% minyak kelapa sawit (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) dan 50% minyak solar.
Pertamina Patra Niaga mencatatkan dua kali lifting/pengiriman perdana B50. Lifting perdana tersebut dilakukan dari Kilang Kasim, Sorong pada 18 Juli 2026, kemudian disusul Kilang Plaju, Palembang pada 22 Juli 2026.
Dalam lifting perdana ini, Kilang Kasim menyalurkan 4.600 kiloliter (KL) B50 ke MT Krasak, sedangkan Kilang Plaju menyalurkan 8.230 KL B50 ke Integrated Terminal (IT) Palembang.
Hasil lifting B50 tersebut kemudian siap didistribusikan ke SPBU yang tersebar di sekitar wilayah Indonesia Barat dan wilayah Indonesia Timur agar BBM ramah lingkungan ini dapat dirasakan manfaatnya secara luas.
Dampak positif dan efek ganda ekonomi domestik
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai kebijakan mandatori B50 patut diapresiasi karena akan membawa dampak positif, mulai dari mengurangi impor BBM, menghemat devisa, sekaligus meningkatkan nilai tambah industri sawit nasional.
Ia menjelaskan konsumsi solar Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 39 juta kiloliter. Saat program B40 diterapkan, impor solar berhasil ditekan menjadi sekitar 23,4 juta kiloliter. Dengan implementasi B50, pemerintah menargetkan impor solar dapat dihentikan.
Meski demikian, Fahmy mengingatkan program B50 ini bukan berarti menghentikan impor solar sepenuhnya. Sebab, produksi solar untuk campuran B50 masih membutuhkan minyak mentah yang sebagian berasal dari luar negeri.
"Di satu sisi stop impor BBM solar dapat menurunkan impor BBM solar, namun di sisi lain menaikkan impor minyak mentah," kata Fahmy.
Ia juga mengingatkan fluktuasi harga CPO dunia dapat memengaruhi biaya produksi biodiesel. Ketika harga sawit meningkat, harga keekonomian B50 ikut naik sehingga pemerintah berpotensi harus menambah dukungan pembiayaan agar implementasi program tetap berjalan.