Kebutuhan untuk penerapan B50 ini menurutnya bisa diambil dari alokasi ekspor yang bisa dialihkan untuk kebutuhan mandatori B50 ini.

"Kalau yang untuk ekspor dikurangi sebagian untuk realokasi ke situ saya kira sebetulnya enggak ada isu, karena kebutuhan domestik itu saat ini mungkin sekitar 30 sampai 40% persen dari total produksi," katanya.

Sementara itu Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan pasokan untuk tahun ini memang masih aman untuk mendukung B50.

Namun ia mengaku khawatir untuk tahun 2027.

"Karena produksi akan turun sekitar 3 juta ton dampak dari El Nino, sementara konsumsi dalam negeri akan naik karena implementasi B50," kata Eddy kepada NadiKabar.com.

Menurutnya kebutuhan B50 sendiri 17,4 juta ton sehingga total kebutuhan dengan pangan sekitar 27 juta ton.

Ia mengakui kebutuhan dalam negeri ini bakal diutamakan. Sisanya baru diekspor.

"Volume ekspor kemungkinan akan turun maksimum sekitar 5 juta ton," katanya.

Jika tidak ingin mengorbankan ekspor, ia menyarankan ada upaya untuk meningkatkan produktivitas dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Itupun untuk menanam baru butuh waktu 2,5 tahun hingga 3 tahun sebelum panen.

Karena itu Eddy berharap program mandatori B50 ini bukan hal yang kaku atau lebih tepat jadi fleksibel mandatori.

"Pilihannya adalah mana yang lebih menguntungkan untuk negara dan rakyat. Jadi tidak harus fixed mandatory," kata Eddy.