NADIKABAR.COM — Mandatori biodesel B50 resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7) lalu. Sebuah momen bersejarah diukir hari itu karena Indonesia resmi jadi negara pertama yang menerapkan mandatori B50.
"Ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi," kata Prabowo saat itu.
Tak lama usai peluncuran ini, Pertamina melalui anak usahanya langsung melakukan lifting.
PT Pertamina Patra Niaga menggenjot produksi B50. Dilansir dari keterangan tertulis, BBM jenis solar terbaru yang lebih ramah lingkungan ini merupakan inovasi yang memadukan 50% minyak kelapa sawit (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) dan 50% minyak solar.
Pertamina Patra Niaga mencatatkan dua kali lifting/pengiriman perdana B50. Lifting perdana tersebut dilakukan dari Kilang Kasim, Sorong pada 18 Juli 2026, kemudian disusul Kilang Plaju, Palembang pada 22 Juli 2026.
Dalam lifting perdana ini, Kilang Kasim menyalurkan 4.600 kiloliter (KL) B50 ke MT Krasak, sedangkan Kilang Plaju menyalurkan 8.230 KL B50 ke Integrated Terminal (IT) Palembang.
Hasil lifting B50 tersebut kemudian siap didistribusikan ke SPBU yang tersebar di sekitar wilayah Indonesia Barat dan wilayah Indonesia Timur agar BBM ramah lingkungan ini dapat dirasakan manfaatnya secara luas.
Dampak positif dan efek ganda ekonomi domestik
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai kebijakan mandatori B50 patut diapresiasi karena akan membawa dampak positif, mulai dari mengurangi impor BBM, menghemat devisa, sekaligus meningkatkan nilai tambah industri sawit nasional.
Ia menjelaskan konsumsi solar Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 39 juta kiloliter. Saat program B40 diterapkan, impor solar berhasil ditekan menjadi sekitar 23,4 juta kiloliter. Dengan implementasi B50, pemerintah menargetkan impor solar dapat dihentikan.
Meski demikian, Fahmy mengingatkan program B50 ini bukan berarti menghentikan impor solar sepenuhnya. Sebab, produksi solar untuk campuran B50 masih membutuhkan minyak mentah yang sebagian berasal dari luar negeri.
"Di satu sisi stop impor BBM solar dapat menurunkan impor BBM solar, namun di sisi lain menaikkan impor minyak mentah," kata Fahmy.
Ia juga mengingatkan fluktuasi harga CPO dunia dapat memengaruhi biaya produksi biodiesel. Ketika harga sawit meningkat, harga keekonomian B50 ikut naik sehingga pemerintah berpotensi harus menambah dukungan pembiayaan agar implementasi program tetap berjalan.
Selain itu, Fahmy menilai pemerintah perlu mengantisipasi meningkatnya kebutuhan CPO untuk sektor energi agar tidak mengganggu pasokan bagi kebutuhan pangan maupun ekspor.
Menurutnya, pengalaman kelangkaan minyak goreng beberapa tahun lalu menjadi pelajaran bahwa peningkatan permintaan CPO harus diimbangi pengelolaan pasokan yang baik agar tidak memicu gejolak di dalam negeri.
Sementara itu Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan dari sisi hitung-hitungan sebenarnya lebih menguntungkan menjual CPO dan hasilnya dipakai untuk membeli solar.
Namun menurutnya semangat B50 ini tidak bisa bicara bisnis di ujung saja. Saat ada penerapan B50 maka ada yang menggerakkan ekonomi di dalam negeri.
"Jadi ada ekonomi riil yang tumbuh, ada investasi di industri FAME, kemudian multiplier effect di industri pertanian maupun di rantai pasok yang lainnya," katanya.
Komaidi memperkirakan perspektif yang dipakai pemerintah tidak sederhana berupa penghematan devisa, namun lebih pada makro ekonomi secara lebih luas.
Hal senada disampaikan pakar ekonomi Universitas Brawijaya Malang Noval Adib. Ia menilai program B50 mampu memunculkan efek ganda bagi perekonomian domestik.
"Ini menggerakkan perekonomian dan jelas positif bagi APBN tapi banyak sektor pula yang dalam waktu serentak ikut bergerak, seperti sektor kelapa sawit itu sendiri, kemudian sektor distribusi, hingga sektor mesin pengolahannya," kata Noval seperti
Menurutnya implementasi B50 bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak mentah sehingga mencegah pembengkakan belanja pada APBN.
Ini menjadi bagian strategi mengoptimalkan potensi dalam negeri yang akan menjadi kunci penting menuju kemandirian energi.
"Kalau kita bisa lebih mandiri dengan menggunakan bahan bakar kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) tentunya akan menekan beban anggaran," ujarnya.
Komaidi yakin untuk kebutuhan B50, pasokan CPO dalam negeri masih mencukupi dan tidak mengganggu kebutuhan reguler domestik.
Kebutuhan untuk penerapan B50 ini menurutnya bisa diambil dari alokasi ekspor yang bisa dialihkan untuk kebutuhan mandatori B50 ini.
"Kalau yang untuk ekspor dikurangi sebagian untuk realokasi ke situ saya kira sebetulnya enggak ada isu, karena kebutuhan domestik itu saat ini mungkin sekitar 30 sampai 40% persen dari total produksi," katanya.
Sementara itu Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan pasokan untuk tahun ini memang masih aman untuk mendukung B50.
Namun ia mengaku khawatir untuk tahun 2027.
"Karena produksi akan turun sekitar 3 juta ton dampak dari El Nino, sementara konsumsi dalam negeri akan naik karena implementasi B50," kata Eddy kepada NadiKabar.com.
Menurutnya kebutuhan B50 sendiri 17,4 juta ton sehingga total kebutuhan dengan pangan sekitar 27 juta ton.
Ia mengakui kebutuhan dalam negeri ini bakal diutamakan. Sisanya baru diekspor.
"Volume ekspor kemungkinan akan turun maksimum sekitar 5 juta ton," katanya.
Jika tidak ingin mengorbankan ekspor, ia menyarankan ada upaya untuk meningkatkan produktivitas dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Itupun untuk menanam baru butuh waktu 2,5 tahun hingga 3 tahun sebelum panen.
Karena itu Eddy berharap program mandatori B50 ini bukan hal yang kaku atau lebih tepat jadi fleksibel mandatori.
"Pilihannya adalah mana yang lebih menguntungkan untuk negara dan rakyat. Jadi tidak harus fixed mandatory," kata Eddy.