Selain itu, Fahmy menilai pemerintah perlu mengantisipasi meningkatnya kebutuhan CPO untuk sektor energi agar tidak mengganggu pasokan bagi kebutuhan pangan maupun ekspor.

Menurutnya, pengalaman kelangkaan minyak goreng beberapa tahun lalu menjadi pelajaran bahwa peningkatan permintaan CPO harus diimbangi pengelolaan pasokan yang baik agar tidak memicu gejolak di dalam negeri.

Sementara itu Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan dari sisi hitung-hitungan sebenarnya lebih menguntungkan menjual CPO dan hasilnya dipakai untuk membeli solar.

Namun menurutnya semangat B50 ini tidak bisa bicara bisnis di ujung saja. Saat ada penerapan B50 maka ada yang menggerakkan ekonomi di dalam negeri.

"Jadi ada ekonomi riil yang tumbuh, ada investasi di industri FAME, kemudian multiplier effect di industri pertanian maupun di rantai pasok yang lainnya," katanya.

Komaidi memperkirakan perspektif yang dipakai pemerintah tidak sederhana berupa penghematan devisa, namun lebih pada makro ekonomi secara lebih luas.

Hal senada disampaikan pakar ekonomi Universitas Brawijaya Malang Noval Adib. Ia menilai program B50 mampu memunculkan efek ganda bagi perekonomian domestik.

"Ini menggerakkan perekonomian dan jelas positif bagi APBN tapi banyak sektor pula yang dalam waktu serentak ikut bergerak, seperti sektor kelapa sawit itu sendiri, kemudian sektor distribusi, hingga sektor mesin pengolahannya," kata Noval seperti

Menurutnya implementasi B50 bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak mentah sehingga mencegah pembengkakan belanja pada APBN.

Ini menjadi bagian strategi mengoptimalkan potensi dalam negeri yang akan menjadi kunci penting menuju kemandirian energi.

"Kalau kita bisa lebih mandiri dengan menggunakan bahan bakar kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) tentunya akan menekan beban anggaran," ujarnya.

Komaidi yakin untuk kebutuhan B50, pasokan CPO dalam negeri masih mencukupi dan tidak mengganggu kebutuhan reguler domestik.