NADIKABAR.COM — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) meminta seluruh program Corporate Social Responsibility (CSR) milik perusahaan BUMN, BUMD, hingga swasta dapat diselaraskan ldengan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto di wilayah pedesaan.
Wamendes PDT, Ahmad Riza Patria, menegaskan penyertaan dana CSR untuk berbagai program terkait pembangunan desa yang terarah sangat dibutuhkan untuk mengembangkan di lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang banyak berfokus pada kawasan pedesaan.
"Bapak Presiden sangat concern bagi percepatan pembangunan bangsa melalui pembangunan desa. Jadi semua, hampir semua program-program Bapak Presiden itu menyasar masyarakat di seluruh Indonesia khususnya di perdesaan, seperti MBG itu dapat meningkatkan produktivitas, lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi di desa, dan kesejahteraan masyarakat desa," ujar Ahmad dalam acara CSR & PDB Awards 2026 di Kantor Kemendes, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026).
Lebih lanjut, Ahmad menjelaskan saat ini terdapat berbagai program prioritas pemerintah di kawasan pedesaan mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan BUMDes, ketersediaan pupuk murah, hingga penetapan harga beli gabah dan jagung yang tinggi.
"Program-program Bapak Presiden itu semuanya meningkatkan ekonomi, meningkatkan daya beli. MBG, BUMDes, dan sebagainya. Pupuk yang murah, harga gabah yang dibeli dengan harga tinggi, semuanya akan meningkatkan daya beli masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat," terangnya.
Oleh karena itu, ia sangat mendorong partisipasi dunia usaha melalui program CSR-nya dapat sejalan dan memperkuat ekosistem berbagai program prioritas Prabowo tersebut. Partisipasi aktif dan sinergi dari sektor usaha ini semakin dibutuhkan mengingat luasnya wilayah perdesaan Indonesia yang mencapai puluhan ribu desa.
"Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Tidak kurang dari 75.265 desa, dan budaya yang sangat besar, pembangunan desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk pihak swasta," ujarnya.
"Kami di Kementerian Desa berkepentingan agar dana CSR yang dimiliki oleh setiap perusahaan, BUMN, BUMD maupun swasta, dapat dikontribusikan bagi pembangunan dan pengembangan desa. Itu kepentingan kami, supaya semua berpartisipasi aktif membangun bangsa melalui pembangunan desa," tegas Ahmad. Menurutnya peran serta pihak swasta atau BUMN dalam pembangunan desa melalui skema CSR ini tidak hanya menguntungkan para warga setempat, namun dalam jangka panjang juga akan memberikan manfaat bagi perusahaan yang terlibat itu sendiri.
"CSR yang terarah dan berkelanjutan, banyak desa yang telah merasakan manfaatnya melalui penguatan ekonomi lokal, pengembangan desa UMKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kesejahteraan masyarakat," papar Ahmad.
"Kalau usahanya maju, daya beli meningkat. Kalau daya beli meningkat, ya supply-demand meningkat. Jadi tugas kita ini bagaimana meningkatkan daya beli dan untuk itu masyarakat desa harus dilibatkan oleh semua pelaku-pelaku usaha termasuk pemberian CSR," jelasnya lagi.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Indonesia Social Sustainability Forum (ISSF), Sudarmanto, menyampaikan saat ini mayoritas program CSR di kawasan pedesaan yang dilakukan para perusahaan yang tergabung dalam ISSF sudah sejalan dengan arah kerja pilar agenda nasional milik Prabowo, khususnya Asta Cita ke-6.
"Disampaikan oleh Pak Wamen tadi bahwa semua program terkolaborasi menjadi satu. Kita masuk ke poin Asta Cita keenam, di mana ISSF sebagai koordinator teman-teman dari perusahaan untuk berkontribusi," tutur Sudarmanto.
"Kita menyadari bahwa perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan fondasi yang kuat, dan unit terkecil pembangunan kita yaitu desa. Hal ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," sambungnya.
Sudarmanto mencontohkan beberapa bentuk program CSR konkret yang sejalan dengan agenda pemerintah, mulai dari sektor kesehatan hingga penguatan UMKM warga.
"Contoh tadi ada bidang kesehatan, kalau di Maluku Utara ada pengentasan stunting-nya. Dan pemberdayaan perempuan dan wanita, juga mendayagunakan wanitanya menjadi ujung tombak penghasilan keekonomian untuk di UMKM-UMKM-nya," ucap Sudarmanto.
Meski begitu, ia mengakui jangkauan pendampingan CSR saat ini memang masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah desa yang ada. Untuk itu ia sangat berharap agar program-program terkait pembangunan desa serupa dapat terus digalakan.
"Kalau Pak Wamen menceritakan luasnya wilayah kita yang kurang lebih 75.000 desa ya Pak Wamen ya, sedangkan kita ISSF mempunyai anggota kurang lebih hanya 400, hanya 5% saja, masih jauh daripada jangkauan coverage-nya. Kita terus bersemangat untuk memberikan motivasi kepada perusahaan-perusahaan agar memberikan suatu kontribusi yang nyata," pungkasnya.
