NADIKABAR.COM — Kementerian Pariwisata mengadakan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital para pejabatnya sebagai bagian dari upaya untuk menerapkan Tourism 5.0 dalam tata kelola pariwisata Indonesia.

Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji pada pembukaan pelatihan literasi digital, pemanfaatan AI, dan keamanan siber bagi para pejabat tinggi di Jakarta, Senin (5/10), menyampaikan bahwa transformasi digital telah mengubah cara pemerintah bekerja, mengambil keputusan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Bagi Kementerian Pariwisata, transformasi ini menjadi semakin penting seiring dengan penerapan Tourism 5.0 sebagai bagian dari upaya mewujudkan pariwisata yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku wisatawan," katanya.

Ia menyampaikan bahwa Tourism 5.0 bukan sekadar digitalisasi, melainkan upaya memanfaatkan kemajuan teknologi, data, dan kecerdasan artifisial untuk menciptakan proses kerja yang lebih efektif sekaligus menghadirkan pengalaman pariwisata berkualitas yang berorientasi pada kebutuhan wisatawan.

Menurut dia, pelatihan literasi digital, pemanfaatan AI, dan keamanan siber bagi pejabat tinggi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan pejabat di lingkungan Kementerian Pariwisata.

"Para pimpinan perlu memiliki pemahaman yang memadai untuk menentukan teknologi yang relevan, memahami bagaimana AI dapat memberikan nilai tambah, serta memastikan berbagai risiko digital dapat dikelola dengan baik," katanya.

Pelatihan bagi pejabat Kementerian Pariwisata yang dilaksanakan pada 6–7 Oktober 2026 di Gedung Sapta Pesona Jakarta mencakup pembekalan materi dan simulasi berbasis diskusi.

Dalam simulasi, para pejabat tinggi Kementerian Pariwisata dihadapkan pada skenario krisis atau serangan siber untuk melatih kemampuan merespons insiden, mengidentifikasi celah keamanan, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman siber.

Simulasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dengan mengacu pada Emergency Response Plan (ERP) maupun Business Continuity Plan (BCP).

Bayu mengatakan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan peningkatan keamanan.

Semakin banyak data dan proses kerja yang didigitalisasi, akan semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan keamanan informasi, perlindungan data, pengendalian akses, serta ketahanan sistem terhadap berbagai ancaman siber.

"Teknologi harus kita tempatkan sebagai enabler, sementara kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, tata kelola, dan keamanan tetap menjadi fondasi utamanya," kata Bayu.