NADIKABAR.COM — Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara melantik sejumlah pejabat eselon I Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan ini, ada dua pejabat yang diberhentikan.

Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141/TPA tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan, Robert Leonard Marbun dicopot dari posisi Sekretaris Jenderal dan digantikan oleh Astera Primanto Bhakti yang semula menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Tak hanya itu, Askolani juga dicopot dari jabatannya Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan digantikan Nufransa Wira Sakti. Menurut Suahasil, pelantikan hari ini menjadi bagian dari perjalanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk beradaptasi dan memperkuat organisasi.

Menurut Suahasil, perjalanan organisasi di Kemenkeu menjadi sangat penting ke depannya. Pelantikan ini sebagai bentuk estafet kepemimpinan untuk menjaga dan meneruskan legacy pengabdian.

"Pelantikan pada pagi hari ini adalah bagian dari perjalanan Kementerian Keuangan untuk terus beradaptasi dan memperkuat organisasi," ujar Suahasil dalam sambutannya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/206).

Suahasil memberikan pesan kepada masing-masing pejabat yang dilantiknya. Kepada Astera Primanto Bhakti yang kini baru menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen), Suahasil meminta agar unit tersebut menjadi penggerak organisasi keseluruhan Kementerian Keuangan.

"Seluruh fungsi dukungan manajemen, mulai dari sumber daya manusia, anggaran, organisasi, hukum, komunikasi, hingga pengelolaan aset internal, harus diarahkan untuk memastikan prioritas kerja Kementerian Keuangan terlaksana dengan baik," beber Suahasil.

Lalu, untuk Direktur Jenderal Perbendaharaan yang baru, Tri Budhianto, Suahasil meminta untuk transformasi menuju modern treasury operations.

Suahasil menilai perlu mendapatkan penguatan bukan saja dalam hal pelaksanaan anggaran, tetapi dalam hal penyusunan anggaran, penganggaran kementerian dan lembaga. Dengan pengalaman Tri selama ini dapat membuat pemahaman antara penganggaran dan pelaksanaan anggaran harusnya menjadi lebih tersambung.

"Dirjen Perbendaharaan harus terus berinovasi melalui digitalisasi. Dirjen Perbendaharaan yang sebelumnya yaitu Pak Prima telah mengatakan bahwa backbone dari transformasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah digitalisasi. Saya minta ini diteruskan, dengan memperkuat tata kelola, penguatan proses bisnis, dan kemudian pengembangan dari modern treasury operations," terangnya.

Suahasil menyoroti mekanisme sistem pembayaran secara langsung, termasuk dalam program perlindungan sosial, pembayaran gaji pegawai negeri, hingga pensiunan. Dengan begitu, pelaksanaan APBN akan makin efisien dan pemanfaatannya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

"Termasuk di dalamnya adalah pembayaran perlindungan sosial yang langsung ke rekening masing-masing, pembayaran gaji pegawai negeri, dan juga pada saatnya nanti seyogyanya pembayaran dari pensiun juga connect langsung kepada rekening seluruh pensiunan secara langsung dari Kas Umum Negara," imbuh ia.

Sementara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang kini diemban oleh Nufransa Wira Sakti, Suahasil meminta agar mempertegas lagi kehadiran negara, kehadiran negara di dalam masyarakat yang diwakili oleh kehadiran APBN dan APBD secara bersama-sama.

Suahasil menekankan APBN dan APBD menjadi satu kesatuan kehadiran negara di seluruh wilayah Indonesia yang melayani seluruh rakyat di Indonesia. Manfaat belanja pemerintah harus dilihat secara utuh, baik melalui transfer maupun belanja APBD, maupun belanja langsung dari pemerintah pusat yang berlangsung di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

"Terus perbaiki desain transfer, desain dan tata kelola serta proses bisnis transfer, dan tentunya cara kerja internal DJPK agar desentralisasi fiskal semakin efektif mendukung pemerataan pembangunan," jelasnya.

Lalu, kepada kedua Staf Ahli Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suahasil menyampaikan posisi tersebut bukan sekadar jabatan pelengkap di dalam struktur organisasi. Menurutnya, posisi tersebut mempunyai peran strategis mendukung pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan.

"Staf Ahli Menteri Keuangan harus bisa berkomunikasi dengan semua unit Kementerian Keuangan, semua unit Eselon I Kementerian Keuangan, dan mampu melakukan connecting the dots atas berbagai isu strategis di Kementerian Keuangan," jelasnya.

1. Astera Primanto Bhakti sebagai Sekretaris Jenderal2. Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan3. Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan4. Neilmaldrin Noor sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak4. Hidayat Amir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional