NADIKABAR.COM — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong penguatan riset, pemetaan, hingga penempatan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan dalam menjaga situs-situs maritim bawah laut Indonesia. Perlindungan terhadap warisan maritim bawah laut dinilai penting untuk menjaga kelestarian ekosistem yang berkontribusi terhadap pengurangan dampak perubahan iklim serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Kekayaan laut kita tidak sebatas sumber daya alam, termasuk juga warisan-warisan bawah laut yang selama ini menjadi rumah bagi berbagai macam biota. Di beberapa daerah, bahkan, warisan bawah laut dikelola dengan baik menjadi destinasi wisata," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/10).

Untuk itu, Trenggono mendukung penuh pelaksanaan The 6th Asia-Pacific Conference on Maritime and Underwater Cultural Heritage (APCONF6) yang berlangsung di Denpasar, Bali, pada 26-31 Oktober 2026. Mengangkat tema 'Traditions and Trajectories: Maritime Heritage and Blue Economies in Asia-Pacific', kegiatan tersebut diselenggarakan KKP dengan dukungan para mitra dari dalam dan luar negeri.

Peserta kegiatan meliputi peneliti, akademisi, pemerintah, komunitas pesisir, masyarakat adat, organisasi internasional, pelaku usaha, serta investor. "Forum ini harus benar-benar menjadi ruang pertukaran pengetahuan, penguatan kolaborasi, dan dialog kebijakan untuk menghubungkan pelestarian warisan maritim dengan pembangunan ekonomi biru," ungkap Trenggono.

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano mengatakan bahwa Situs USAT Liberty, yakni bangkai kapal kargo milik Angkatan Darat Amerika Serikat yang berada di dasar laut Tulamben, Bali, menjadi contoh bagaimana warisan bawah laut dapat mendukung habitat biota sekaligus wisata bahari. Hal ini membuktikan bahwa kapal karam merupakan jejak peradaban yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan laut dan penghidupan masyarakat.

"Dalam menghadapi perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan habitat, penguatan riset, pemetaan, serta pemantauan situs dengan menempatkan masyarakat pesisir sebagai pelaku utama pelestarian merupakan kunci penting," kata Irwan Meilano.

Kearifan lokal seperti sasi, Panglima Laot, dan awig-awig, menurutnya, menjadi contoh landasan pengelolaan laut yang bertanggung jawab dan harus terus dirawat. Dalam menjaga ekosistem laut, KKP mengedepankan kebijakan ekonomi biru yang memadukan pendekatan berbasis lingkungan dan ekonomi.

Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menyampaikan bahwa warisan maritim mencerminkan pengetahuan, tradisi, identitas, dan hubungan abadi antara manusia dan lingkungan perairan dari generasi ke generasi.

"Melalui kolaborasi, pihaknya berharap dapat melindungi warisan yang unik dan terbatas ini sekaligus mendukung mata pencaharian berkelanjutan dan mengamankan masa depan lautan," jelasnya.

Forum tersebut sekaligus menandai tonggak sejarah istimewa, yaitu peringatan 15 tahun APCONF atau yang disebut sebagai Crystal Anniversary. APCONF bermula di Manila, Filipina, pada 2011. Pada penyelenggaraan kali ini, turut dihadirkan para ketua terdahulu dan pendiri APCONF dari Manila, Hawaii, Hong Kong, Taiwan, Korea, dan Indonesia.