NADIKABAR.COM — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan kewenangannya dalam melakukan moderasi konten di ruang digital tidak berarti menjadi tukang sensor. Pemerintah mengklaim memiliki batasan hukum dalam menentukan konten yang dapat diperintahkan untuk dihapus dari platform digital.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan seluruh mekanisme moderasi konten yang dilakukan kementeriannya memiliki dasar hukum, mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga aturan turunannya.
Disampaikannya berdasarkan Pasal 40 UU ITE memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memerintahkan pencegahan penyebarluasan dan pemutusan akses terhadap muatan yang dilarang. Namun, kewenangan tersebut juga menempatkan platform digital sebagai pihak yang memiliki kewajiban melakukan moderasi konten.
"Komdigi bukan tukang sensor. Komdigi mendorong adanya moderasi dan tentunya dibarengi dengan literasi juga kepada pengguna," kata Mediodecci dalam pemaparannya di acara Ngopi Komdigi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Mediodecci menjelaskan kewenangan Komdigi bukan untuk melakukan penyidikan maupun penegakan hukum pidana secara mandiri. Komdigi juga tidak memiliki kewenangan untuk memidanakan pengguna karena pengaturan yang dilakukan kementerian lebih ditujukan kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE), khususnya platform berbasis user generated content.
