Ia pun menegaskan Komdigi tidak bisa memutus akses konten secara sewenang-wenang tanpa adanya klasifikasi muatan ilegal, aduan masyarakat, ataupun laporan dari lembaga resmi yang berwenang.
Dalam hal ini, terdapat dua jenis konten yang dapat langsung ditangani Komdigi melalui pemutusan akses, yakni perjudian online dan pornografi. Kedua kategori tersebut juga telah dikoordinasikan dengan platform agar masuk dalam pedoman komunitas atau community guidelines mereka.
Sementara itu, untuk jenis konten lain, Komdigi harus mendapatkan rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang memiliki kewenangan sesuai sektor terkait.
Misalnya, dugaan perdagangan ilegal harus merujuk pada ketentuan dan kewenangan Kementerian Perdagangan. Konten mengenai produk makanan dan obat tanpa izin edar perlu diverifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Begitu pula konten terkait alat kesehatan yang memerlukan keterlibatan Kementerian Kesehatan.
Hal serupa berlaku untuk disinformasi sektoral, seperti informasi mengenai imunisasi, yang membutuhkan verifikasi dari instansi terkait.
