Mediodecci menekankan kewenangan Komdigi pada dasarnya mengatur tata kelola digital atau digital governance, bukan mengambil alih seluruh kewenangan penegakan hukum maupun menentukan kesalahan pengguna.
"Kalau kita lihat Undang-Undang ITE sampai ketentuan peraturan menteri maupun keputusan menteri yang menjadi dasar dalam implementasi moderasi konten, itu semua adalah pengaturan terhadap platform, bukan terhadap pengguna," jelasnya.
Kemudian, ia menambahkan pemerintah juga memberikan ruang bagi platform untuk menjalankan kewajiban moderasi secara mandiri. Dalam prosesnya, tidak semua permintaan penurunan konten dari Komdigi otomatis disetujui platform karena terdapat tahapan komunikasi dan verifikasi.
Dengan mekanisme tersebut, Komdigi menyatakan upaya pengawasan ruang digital ditujukan untuk menciptakan ekosistem digital yang kondusif dan produktif, tanpa mengabaikan batas kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
