NADIKABAR.COM — Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI (BNPP) Tito Karnavian menyoroti keterbatasan akses menuju Krayan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kondisi tersebut membuat masyarakat masih mengandalkan transportasi udara dan jalur sungai untuk mobilitas serta distribusi logistik.
"Mereka melalui jalur seperti ke Krayan yang harus melalui jalan udara atau jalan sungai sampai berhari-hari. Hal ini membuat kita prihatin," kata Tito, dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2026).
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Bupati Malinau di Kantor Bupati Malinau, Selasa (6/10).
Menurut Kepala BNPP sekaligus Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) tersebut, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki konektivitas, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan ketahanan nasional. Kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan dinilai penting untuk memperkuat rasa nasionalisme sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai buffer zone.
"Kita punya konsep untuk memperkuat daerah perbatasan luar ini dengan cara membangun daerahnya agar maju, supaya rasa nasionalisme mereka tinggi dan menjadi buffer zone sistem pertahanan kita," ucap Tito.
Tito menegaskan akses menuju Krayan menjadi salah satu wilayah yang perlu dipertimbangkan dalam prioritas pembangunan jalan pada 2027. Penentuan prioritas tersebut mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan masukan pemerintah daerah (pemda).
"Tadi kita diskusikan, sebaiknya di-breakdown. Tahun 2027 mau mengerjakan mana, 2028 mengerjakan mana, dan 2029 mengerjakan mana," jelas Tito.
"Hitung anggaran per tahunnya berapa, itu yang harus disampaikan ke Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," sambungnya.
Selain konektivitas darat, pemerintah juga menyoroti kondisi Bandara Krayan. Tito menilai renovasi bandara tetap diperlukan untuk memperpendek rantai logistik dan mendukung mobilitas masyarakat.
"Hal itu juga penting (renovasi bandara) karena bisa memotong jalur logistik, untuk mobilitas orang, dan lain-lain. Meskipun nanti akses jalannya sudah ada, tidak apa-apa," ungkap Tito.
Menurut Tito, keberadaan bandara tetap strategis meskipun akses jalan darat nantinya tersambung. Transportasi udara dapat menjadi alternatif untuk mendukung mobilitas dan distribusi barang di wilayah perbatasan.
BNPP akan mengawal rencana pembangunan konektivitas tersebut melalui koordinasi dengan kementerian, TNI, dan pemda. Pemerintah juga akan menyusun tahapan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan prioritas wilayah.
Perbaikan akses menuju Krayan diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan efisiensi distribusi logistik, serta memperluas akses masyarakat perbatasan terhadap layanan dasar.
