NADIKABAR.COM — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menolak tegas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai kenaikan sebesar 7,1 persen atau Rp407.065 dari UMP tahun ini belum mencerminkan kebutuhan hidup pekerja di Jakarta.

"Sikap KSPI dan Partai Buruh berkenaan dengan pengumuman penetapan upah minimum yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta adalah menolak tegas. Sekali lagi saya ulangi, menolak tegas," ujar Said dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11).

Said membeberkan lima alasan yang mendasari penolakan tersebut.

Pertama, kenaikan UMP dinilai belum mampu meningkatkan daya beli buruh karena nilainya masih berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta. Kondisi itu dinilai semakin memberatkan pekerja di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan.

"Oleh karena itu, alasan yang pertama mengapa menolak pengumuman kenaikan upah minimum Provinsi DKI yang diumumkan oleh Gubernur karena nilai yang ditetapkan rendah. Tidak meningkatkan daya beli," ujar Said.

"Kenapa ukurannya rendah? Sederhana. Nilai upah minimum yang sekarang menjadi nanti Januari 2027, Rp6,136 juta, itu lebih rendah dari KHL, kebutuhan hidup layak di Jakarta," sambungnya.

Kedua, Said menilai UMP Jakarta berpotensi lebih rendah dibandingkan upah minimum di wilayah penyangga, khususnya Bekasi dan Karawang.