Berdasarkan perhitungannya, jika kenaikan upah di kedua daerah tersebut sebesar 7,1 persen, nilainya dapat mencapai sekitar Rp6,2 juta. Sementara jika kenaikannya 8 persen, upah diperkirakan mencapai Rp6,35 juta.
Ia menilai kondisi tersebut tidak masuk akal karena pekerja di Jakarta justru berpotensi menerima upah minimum lebih rendah dibandingkan pekerja di kawasan industri Bekasi dan Karawang.
"Enggak malu Gubernur Jakarta? Pabrik panci, pabrik kecap di Bekasi, Karawang, upahnya lebih tinggi dari orang bekerja di gedung-gedung mentereng itu, dari Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Standard Chartered misalnya, atau Freeport yang ada kantor pusat di Jakarta, atau perusahaan multinasional asing, masa lebih rendah dari pabrik panci yang ada di Bekasi dan Karawang. Gubernurnya pakai kaca mata kuda," ujar Said.
Ketiga, Said mempersoalkan besaran kenaikan UMP yang dinilai tidak sebanding dengan biaya hidup di Jakarta.
Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) serta data Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, biaya hidup di Jakarta lebih tinggi dibandingkan Hanoi di Vietnam, Bangkok di Thailand, dan Kuala Lumpur di Malaysia.
Said menghitung kenaikan UMP sebesar Rp407.065 setara dengan sekitar Rp13.500 per hari jika dibagi selama 30 hari.
Ia kemudian membandingkan tambahan penghasilan tersebut dengan biaya makan di hotel berbintang untuk menggambarkan besarnya kesenjangan antara kenaikan upah dan biaya hidup.
"Jakarta itu naik upahnya Rp13.500 per hari. Kalau di dolar, enggak sampai US$1. Makan di Grand Hyatt sekali makan US$15, bahkan mungkin US$19. Masuk akal nggak sih ini?" ujarnya.