Keempat, Said menilai pendekatan jalan tengah yang digunakan dalam penetapan UMP Jakarta 2027 tidak tepat.

Menurutnya, jalan tengah seharusnya mempertimbangkan kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan pekerja berpenghasilan menengah, bukan justru membandingkan kelompok berpenghasilan tinggi dengan pekerja berupah paling rendah.

Kelima, Said mempertanyakan penggunaan fasilitas pemerintah daerah, seperti transportasi umum, bantuan pendidikan, dan pangan bersubsidi, sebagai pertimbangan kesejahteraan buruh.

Menurut Said, keberadaan program tersebut tidak otomatis berarti seluruh pekerja dan keluarganya dapat menikmati manfaatnya.

Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi jangkauan penerima, kuota, persyaratan, serta kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan dan aktivitas kerja buruh.

Said mencontohkan pekerja di Jakarta yang bekerja di pabrik umumnya menggunakan sepeda motor untuk berangkat kerja.

"Buruh di Jakarta itu, apa namanya, ke pabrik itu naik motor. Kalau mau, dihitungnya cicilan motor. Satu jutaan kan, yang naik Transjakarta, JakLingko itu buruh-buruh dari luar Jakarta," pungkas Said.