"Jumlah ini tidak sampai 2% dari total kebutuhan gas harian kami yang mencapai lebih dari 1.000 BBTUD," kata EMA seperti dilansir dari CNA.

EMA menambahkan, Singapura tidak hanya bergantung pada Indonesia untuk memenuhi kebutuhan gas alamnya, tetapi juga mengimpor dari berbagai negara lain.

Bahlil menegaskan pemangkasan pasokan gas ke Singapura tidak melanggar kontrak yang telah disepakati. Ia menjelaskan total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura mencapai 409,55 BBTUD. Pasokan tersebut berasal dari dari dua wilayah, yakni Laut Natuna dan Sumatera.

Adapun dari jumlah itu, volume gas yang dikurangi hanya sebesar 31 BBTUD atau sekitar 8% dari total ekspor tersebut. Dengan demikian kata Bahlil, jumlah ekspor yang dikurangi dari Indonesia itu tidak melanggar aturan kontrak yang ada. Dia mengatakan batas minimum kontrak pasokan gas berada di kisaran 91-92 BBTUD.

Dia pun meminta kepada semua pihak untuk tidak mengajarkan Indonesia dalam menghormati kontrak. Pasalnya kata Bahlil, Indonesia merupakan negara yang selalu berkomitmen untuk memenuhi kontrak yang ada.

"Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, negara kita adalah negara yang menghargai kontrak, aturan. Jadi jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga, menghargai kontrak. 31 yang kita potong itu adalah masih di batas kontrak minimum," tegas Bahlil.

Di sisi lain, sebelumnya Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong juga sudah angkat bicara terkait kebijakan Indonesia mengurangi ekspor gas. Wong meminta seluruh pihak untuk menepati komitmen yang sudah dibuat sesuai dengan kontrak komersial.

Wong mengatakan sebagian besar listrik Singapura dihasilkan menggunakan gas alam. Negeri Singa tersebut mengimpor sebagian besar gas ini dari Indonesia.

"Kemarin, Indonesia mengumumkan pemangkasan ekspor gasnya ke Singapura. Pasokan gas tersebut dilindungi oleh kontrak komersial. Kami berharap semua pihak menepati komitmen mereka," ujar Wong dikutip dari CNA.

Wong menambahkan importir gas Singapura akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Singapura sendiri, lanjut Wong, sudah lama mempersiapkan diri untuk menghadapi risiko gangguan pasokan.