NADIKABAR.COM — Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengurangi volume ekspor gas alam ke Singapura. Langkah ini menimbulkan pertanyaan dampak pemangkasan ekspor bagi kedua negara.

Diketahui Indonesia mulai mengurangi ekspor gas alam ke Singapura pada Sabtu (24/10), mengalihkan 31 juta kaki kubik standar gas per hari dari Natuna dan Sumatra untuk memenuhi kebutuhan listrik domestik khusus di wilayah Batam, Bintan, dan Sumatra.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto secara rinci menjelaskan pengurangan sebanyak 15 BBTUD berasal dari Natuna dan 16 BBTUD dari Jambi Merang di Sumatera. Berdasarkan penelusuran The Straits Times, gas dari Sumatera dipasok kepada Gas Supply.

Sementara itu, gas dari Laut Natuna dialirkan melalui pipa bawah laut menuju fasilitas penerimaan yang dikelola Sembcorp Gas. Dalam laporan tahunan Sembcorp Industries 2023, perusahaan tersebut tercatat memiliki perjanjian pembelian gas dari ladang Natuna Barat senilai sekitar 1,9 miliar dolar Singapura.

Dalam catatan NadiKabar sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan dua alasan utama Indonesia memangkas eskpor gas ke Singapura. Pertama karena sedang adanya pemeliharaan fasilitas gas pipa, dan kedua karena Indonesia sedang mementingkan produksi gas untuk dalam negeri.

"Dan ini terjadi karena pertama adalah terjadi pemeliharaan, shutdown. Yang kedua adalah memang ada kebutuhan domestik," kata Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).

Saat ditanya apakah pemangkasan tersebut dilakukan karena adanya konflik terhadap Singapura, Bahlil membantah hal tersebut. Pemangkasan tersebut murni karena dua hal saja, soal adanya pemeliharaan fasilitas dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri alias menjaga ketahanan energi nasional.

Di sisi lain, pemangkasan ekspor gas ini dipastikan tidak mengganggu ketahanan energi nasional Singapura. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Otoritas Pasar Energi Singapura (EMA).

EMA menyatakan pengurangan eskpor gas dari Indonesia tersebut tidak sampai 2% dari total kebutuhan gas harian Singapura. Dengan begitu, keputusan tersebut hanya berdampak kecil terhadap pasokan gas bagi Singapura.

Dijelaskan pengurangan pasokan gas sebesar 31 juta standar kaki kubik per hari setara dengan 17 BBTUD. Pengurangan tersebut direncanakan berlangsung selama 18 hari.

"Jumlah ini tidak sampai 2% dari total kebutuhan gas harian kami yang mencapai lebih dari 1.000 BBTUD," kata EMA seperti dilansir dari CNA.

EMA menambahkan, Singapura tidak hanya bergantung pada Indonesia untuk memenuhi kebutuhan gas alamnya, tetapi juga mengimpor dari berbagai negara lain.

Bahlil menegaskan pemangkasan pasokan gas ke Singapura tidak melanggar kontrak yang telah disepakati. Ia menjelaskan total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura mencapai 409,55 BBTUD. Pasokan tersebut berasal dari dari dua wilayah, yakni Laut Natuna dan Sumatera.

Adapun dari jumlah itu, volume gas yang dikurangi hanya sebesar 31 BBTUD atau sekitar 8% dari total ekspor tersebut. Dengan demikian kata Bahlil, jumlah ekspor yang dikurangi dari Indonesia itu tidak melanggar aturan kontrak yang ada. Dia mengatakan batas minimum kontrak pasokan gas berada di kisaran 91-92 BBTUD.

Dia pun meminta kepada semua pihak untuk tidak mengajarkan Indonesia dalam menghormati kontrak. Pasalnya kata Bahlil, Indonesia merupakan negara yang selalu berkomitmen untuk memenuhi kontrak yang ada.

"Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, negara kita adalah negara yang menghargai kontrak, aturan. Jadi jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga, menghargai kontrak. 31 yang kita potong itu adalah masih di batas kontrak minimum," tegas Bahlil.

Di sisi lain, sebelumnya Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong juga sudah angkat bicara terkait kebijakan Indonesia mengurangi ekspor gas. Wong meminta seluruh pihak untuk menepati komitmen yang sudah dibuat sesuai dengan kontrak komersial.

Wong mengatakan sebagian besar listrik Singapura dihasilkan menggunakan gas alam. Negeri Singa tersebut mengimpor sebagian besar gas ini dari Indonesia.

"Kemarin, Indonesia mengumumkan pemangkasan ekspor gasnya ke Singapura. Pasokan gas tersebut dilindungi oleh kontrak komersial. Kami berharap semua pihak menepati komitmen mereka," ujar Wong dikutip dari CNA.

Wong menambahkan importir gas Singapura akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Singapura sendiri, lanjut Wong, sudah lama mempersiapkan diri untuk menghadapi risiko gangguan pasokan.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengungkapkan adanya komunikasi tingkat tinggi antara Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong dan Presiden Prabowo Subianto. Komunikasi tersebut menunjukkan komitmen kedua negara untuk menyelesaikan perbedaan terkait pasokan energi dan sejumlah persoalan bilateral lainnya.

Hal itu disampaikan Balakrishnan di Jakarta, Rabu (28/10/2026), setelah bertemu dengan Prabowo. Ia menyebut pertemuan tersebut berlangsung terbuka dan menghasilkan sejumlah langkah penyelesaian yang konstruktif, bahkan sebagian sudah mulai dijalankan.

"Namun, saya bisa memastikan bahwa komunikasi telah berlangsung di tingkat tertinggi antara Perdana Menteri kami dan Presiden Prabowo Subianto," kata Balakrishnan tanpa mengungkap rincian pembicaraan tersebut, dikutip dari The Strait Times, Kamis (29/10/2026).

Menurut Balakrishnan, kedua negara kini perlu menjalankan rencana yang telah disusun dan merealisasikan komitmen tersebut. Pertemuan itu berlangsung di tengah persoalan pasokan gas dan rencana ekspor listrik Indonesia ke Singapura. Kedua negara juga tengah meningkatkan kerja sama untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap lintas batas.

Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga sudah membantah kekhawatiran jika keputusan Indonesia mengurangi ekspor gas ke Singapura berpotensi memicu konflik antara kedua negara. Menurutnya, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk berselisih dengan Negeri Singa.

Luhut mengaku telah berbicara dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai persoalan tersebut. la menegaskan Indonesia tetap perlu memiliki sikap yang jelas dalam mengambil kebijakan, termasuk menyangkut hubungan dengan negara lain.

"Nggak juga (tidak menyebabkan konflik) saya kira karena Pak Bahlil, juga tadi saya bicara sama beliau, ya beliau menyampaikan ini aja concern-nya. Sebenarnya kita ngapain berkelahi sama Singapura? Kan nggak ada juga," kata Luhut saat ditemui di kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).

Luhut juga mengingatkan pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan. Hal ini bertujuan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik.

"Tapi kita juga sebagai negara harus juga punya posisi yang jelas, dan kita sendiri juga, ya tentu ke dalam kita melakukan introspeksi juga, ya dalam banyak hal bagaimana negara kita ini bisa lebih bagus," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan yang jelas. la berharap pandangan Prabowo sebagai salah satu kepala negara senior di ASEAN turut didengar oleh negara-negara anggota lainnya.