NADIKABAR.COM — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan batas waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 tinggal empat hari lagi. Seluruh gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat 21 November 2026.

Yassierli mengatakan, pemerintah telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan kepala dinas ketenagakerjaan pada 13 November. Koordinasi juga dilanjutkan bersama gubernur, bupati, dan wali kota pada 16 November di Kementerian Dalam Negeri.

"Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi, dari segi waktu sebenarnya cukup. Kita tunggu tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi," kata Yassierli di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Menurut Yassierli, pihaknya juga telah menyampaikan surat edaran berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penetapan upah minimum sektoral, serta estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Seluruh bahan tersebut menjadi acuan Dewan Pengupahan Daerah dalam menyusun rekomendasi kepada gubernur. Dewan Pengupahan Daerah terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, serta perwakilan serikat pekerja dan buruh.

Yassierli optimistis seluruh daerah dapat memenuhi tenggat penetapan UMP 2027. Keyakinan itu didasarkan pada pengalaman gubernur dalam menetapkan upah minimum pada tahun-tahun sebelumnya.

"Ini bukan tahun yang pertama buat para gubernur, ini adalah hal yang positifnya. Jadi kami optimis, waktu kemarin saat kita sosialisasi juga semua yakin bahwa batas 21 November untuk upah minimum provinsi mereka bisa lakukan," ujarnya.

Sebagai informasi, gubernur juga wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) paling lambat 26 November 2026. Sementara itu, batas penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 25 November dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) pada 30 November 2026.