NADIKABAR.COM — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pemerintah belum menentukan lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon (DCP) perusahaan.

Kewajiban pengusaha untuk menyediakan dana cadangan pesangon tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Menurut Yassierli, proses menuju penetapan lembaga pengelola masih panjang karena pemerintah harus menyusun rincian aturannya terlebih dahulu melalui peraturan turunan.

"Prosesnya pasti akan panjang," ujar Yassierli ketika ditemui di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).

Yassierli pun membantah kabar yang menyebutkan pemerintah sudah menunjuk lembaga tertentu sebagai pengelola dana cadangan pesangon.

"Saya sampaikan tidak benar ya bahwa terkait dengan informasi harus disetor ke mana. Peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja," ujar Yassierli.