Dalam menggodok peraturan turunan tersebut, ia menyebut pemerintah akan menampung saran dari seluruh pihak, termasuk kalangan pengusaha seperti Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
Selain itu, Kemnaker juga akan melakukan konsultasi dengan DPR. Yassierli menyebut dirinya juga akan berkoordinasi bersama Presiden Prabowo Subianto serta kementerian koordinator terkait.
Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan penyusunan peraturan turunan ini tidak hanya berfokus pada penentuan lembaga penampung dana, tetapi juga mencakup pengkajian bersama mengenai angka yang harus disetor.
"Kita ingin ada keseimbangan, tidak membebankan perusahaan, dan semangatnya waktu disusun undang-undang ini bersama dengan DPR adalah ingin memberikan kepastian kepada teman-teman buruh ketika nanti mereka di-PHK sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon," ujar Yassierli.
Untuk saat ini, informasi yang berlaku baru sebatas ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, sehingga rincian terkait mekanisme penyetoran hingga besaran kewajibannya masih harus menunggu aturan turunannya rampung.
Dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, disebutkan pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).