Pada ayat (2) disebutkan penyediaan dana tersebut bertujuan menjamin terpenuhinya hak pekerja atau buruh akibat PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan pekerja atau buruh tersebut belum diikutsertakan dalam program pensiun.

Selanjutnya, ayat (3) mengatur dana cadangan pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah, sedangkan ayat (4) memberikan pengecualian kewajiban tersebut bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil.

Adapun pada ayat (5) ditegaskan ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan pesangon diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (6) mengatur pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha

Terakhir, ayat (7) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif tersebut juga akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.