NADIKABAR.COM — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan bahwa desa menjadi subjek utama pembangunan pada dua tahun era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini.

“Pak Prabowo langsung leterlek menyebut membangun dari desa, belum pernah presiden-presiden sebelumnya dan desa biasanya selalu dijadikan objek, tidak menjadi subjek,” ujar Mendes Yandri dikutip di Jakarta, Selasa.

Sebagai subjek pembangunan, ujar dia melanjutkan, Presiden Prabowo menghadirkan kebijakan-kebijakan membangun dari desa untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mendes Yandri lalu mengatakan arah pembangunan tersebut tertuang dalam Astacita Keenam yang menekankan pembangunan dari desa dan dari bawah sebagai upaya mewujudkan pemerataan ekonomi.

Lebih lanjut, dia menjelaskan salah satu instrumen untuk menjalankan kebijakan tersebut adalah Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus memastikan barang-barang bersubsidi dapat dinikmati warga desa.

Menurut Mendes Yandri, Kopdes juga dirancang untuk berjalan berdampingan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui pembagian bidang usaha agar keduanya saling menguatkan dan tidak tumpang tindih.

BUMDes, kata dia, akan berfokus pada pengembangan usaha, seperti desa ekspor, desa wisata, dan desa tematik. Sementara itu, Kopdes Merah Putih diarahkan menjadi sarana untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap barang bersubsidi.

Ia lalu mencontohkan penyaluran elpiji bersubsidi masih ditemukan dengan harga Rp24.000 hingga Rp30.000 di sejumlah tempat. Namun melalui Kopdes, harga elpiji diharapkan berada pada kisaran Rp16.000 hingga Rp18.000.

Mendes Yandri juga mengatakan pemerintah telah merancang agar manfaat ekonomi KDMP kembali kepada masyarakat desa. Aset koperasi, kata dia, nantinya akan sepenuhnya menjadi milik desa, dengan pembagian sisa hasil usaha (SHU) sebesar 20 persen untuk pendapatan asli desa dan 80 persen untuk anggota koperasi.

Ia lalu mengatakan pembentukan Kopdes dilakukan melalui musyawarah desa khusus yang melibatkan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan data yang disampaikan Yandri, dari target 80.000 Kopdes, sekitar 35.000 ditargetkan selesai dibangun pada akhir Oktober 2026, sedangkan sekitar 10.000 koperasi telah beroperasi.