Said menjelaskan mika dibandingkan dengan kebijakan perpajakan di negara lain, Indonesia terbilang cukup ketat memungut pajak atas produk sanitasi perempuan.
Beberapa negara maju justru telah menghapus pajak pembalut, bahkan memberikannya gratis sebagai wujud tanggung jawab negara.
"Di beberapa negara yang pajaknya tinggi-tinggi, seperti Amerika, Kanada, Australia, pembalut wanita pajaknya 0 persen. Bahkan, di Skotlandia, Britania Raya, pembalut wanita itu gratis. Itu salah satu tanggung jawab negara karena seperti orang melahirkan dan hamil, itu kondisi alamiah seorang wanita," kata Said.
Karena itu, pihak buruh meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan arahan kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara dapat membebaskan PPN pembalut wanita.
Menurut Said, penghapusan pajak ini diyakini tidak bakal membebani APBN secara signifikan, tetapi dampaknya langsung terasa bagi pengeluaran rutin perempuan.
Selain pembalut, Said juga menegaskan bakal menemui Bendahara Negara untuk memperjuangkan pembebasan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).
