NADIKABAR.COM — Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha C. Nasir menegaskan bahwa bagi Indonesia multilateralisme bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks.
“Bagi Indonesia, multilateralisme bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan,” kata Menlu Arrmanatha dalam pidatonya di hadapan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin.
Menlu menyampaikan bahwa ketika dunia justru paling membutuhkan kerja sama, ruang untuk dialog multilateral semakin menyempit.
Oleh sebab itu, Menlu Arrmanatha menyerukan pentingnya reformasi di dalam tubuh PBB agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
Reformasi bukan lagi sekadar sesuatu yang diharapkan. Reformasi sudah menjadi kebutuhan mendesak. Indonesia telah menyuarakan hal ini sejak lama,” katanya.
Arrmanatha juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip Piagam PBB harus tetap menjadi landasan utama hubungan internasional. Namun, lembaga-lembaga yang dibangun berdasarkan prinsip tersebut perlu beradaptasi dengan perubahan zaman agar mampu memberikan hasil nyata bagi negara-negara anggotanya.
“Reformasi bukanlah upaya untuk menciptakan kembali sesuatu yang sudah ada, dan bukan pula perubahan demi perubahan itu sendiri. Reformasi bertujuan mewujudkan PBB yang mampu memberikan hasil nyata, melayani, dan memahami tujuan keberadaannya,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Indonesia mendorong penguatan suara negara-negara berkembang, khususnya negara-negara Global South, dalam proses pengambilan keputusan dunia.
Arrmanatha menilai reformasi PBB perlu mencakup cara perserikatan bekerja, menjalankan operasional, alokasi sumber daya, serta kemampuan organisasi dalam merespons kebutuhan negara anggotanya.
“Reformasi bukanlah kemewahan. Reformasi merupakan harga yang harus dibayar agar PBB tetap relevan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arrmanatha menekankan bahwa Indonesia akan terus berkomitmen terhadap PBB, sebagaimana tertulis dalam konstitusi yang mengamanatkan untuk turut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Itulah sebabnya dukungan kita terhadap kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina tidak pernah goyah. Sejarah kita sendiri mengajarkan pentingnya kedaulatan, kesetaraan, dan solidaritas,” katanya.
