NADIKABAR.COM — Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji membocorkan syarat agar mobil hybrid bisa mendapatkan insentif dari pemerintah.
Sarmuji menjelaskan syarat pemberian insentif untuk mobil hybrid diberikan asal memenuhi syarat nilai investasi dan mampu memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) alias komponen lokal.
Untuk tahun ini, batas minimal TKDN bagi kendaraan yang berhak menerima insentif sebesar 40 persen. Menurutnya, TKDN akan ditingkatkan menjadi 60 persen pada tahun depan.
"Untuk tahun ini, komponen dalam negeri yang dipersyaratkan untuk bisa menerima insentif itu 40 persen dan tahun depan itu 60 persen," ujar Sarmuji ketika ditemui di Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
Ketentuan tersebut telah disampaikan secara langsung kepada produsen kendaraan beremisi rendah, yang mencakup pabrikan mobil listrik berbasis baterai maupun produsen mobil hybrid.
Saat berdialog, Sarmuji menantang sejumlah produsen mobil hybrid yang tingkat komponen lokalnya baru berada di kisaran 50-55 persen untuk meningkatkan TKDN di level 60 persen.
"Rata-rata mereka menyanggupi. Artinya, mereka juga akan tetap dapat insentif terutama dari sisi pajak atau fiskal," ujar Sarmuji.
Selain insentif fiskal, politikus Partai Golkar tersebut juga berharap adanya stimulus non-fiskal, seperti pengecualian aturan ganjil genap di jalan raya.
Pengecualian tersebut secara spesifik ditargetkan bagi mobil hybrid yang terbukti menghasilkan emisi sangat rendah atau memiliki tingkat efisiensi bahan bakar yang sangat tinggi.
"Bagaimana caranya supaya mendapatkan kemudahan misalkan ganjil genap bisa (untuk mobil) yang hybrid, utama yang hybrid-nya bisa menghasilkan emisi yang sangat rendah atau sangat hemat BBM," ujar Sarmuji.
