Kepala BSKJI Kemenperin, Emmy Suryandari mengungkapkan, sebanyak 15 balai di lingkungan BSKJI telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Penerapan pola tersebut memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan layanan sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kecepatan pelayanan kepada industri.
"Fleksibilitas pengelolaan melalui BLU diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas sekaligus pengembangan layanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri. Dengan demikian, balai-balai di lingkungan BSKJI dapat terus memberikan pelayanan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna jasa," ungkap Emmy.
BSKJI juga berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui pembangunan Zona Integritas. Komitmen tersebut antara lain diwujudkan dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh sejumlah balai di lingkungan BSKJI.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBKFK), Siti Rohmah Siregar berkomitmen menghadirkan layanan jasa teknis yang profesional, berkualitas, dan berintegritas.
Untuk menjawab kebutuhan dunia usaha yang semakin beragam, BBKFK terus melakukan pengembangan dan diversifikasi layanan. Salah satu inovasi terbaru adalah layanan Verifikasi Penerbitan Rekomendasi Impor Bahan Berbahaya (B2) yang mulai beroperasi pada 22 September 2026.
